Polisi diminta menindak tegas berbagai bentuk premanisme. Sebab, perbuatan tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan dalam beberapa waktu belakangan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni saat memimpin kunjungan kerja (kunker) Komisi III DPR ke Polda Metro Jaya. Menurut dia, aparat harus bergerak cepat menindak berbagai bentuk premanisme.
Keresahan masyarakat akibat aksi premanisme tampaknya tak pernah benar-benar lenyap. Jika dulu premanisme identik dengan individu bertampang sangar yang memalak secara terang-terangan di pinggir jalan, kini mereka tampil lebih “modern”. Preman hari ini berkelompok, terorganisir, bahkan dibungkus dalam bentuk organisasi masyarakat (ormas) yang kadang berdalih membela rakyat. Namun sejatinya, keberadaan mereka justru menjadi sumber ketakutan dan penghambat terciptanya iklim kehidupan—terutama ekonomi—yang aman dan kondusif.
Pelaku usaha tentu paling merasakan dampaknya. Banyak pengusaha kecil hingga besar yang harus membayar “uang keamanan” agar usahanya bisa berjalan tenang. Tanpa uang itu, ancaman, kekerasan, hingga perusakan bisa saja terjadi. Padahal, keamanan adalah fondasi bagi bergeraknya aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
Lebih dari sekadar gangguan sosial, premanisme merupakan cerminan dari sistem yang rusak. Munculnya premanisme tidak bisa dilepaskan dari cara pandang hidup masyarakat hari ini yang sangat individualistik dan materialistik. Cara pandang ini adalah buah dari ideologi sekuler kapitalistik yang memisahkan agama dari kehidupan dan menuhankan materi sebagai tujuan utama.
Dalam sistem ini, kesuksesan hidup diukur dari seberapa banyak harta yang dikumpulkan, meskipun harus dengan cara licik dan menindas orang lain. Maka, tak mengherankan jika premanisme tumbuh subur. Preman adalah simbol dari kegagalan sistem sekuler-kapitalistik dalam membangun manusia yang bermoral dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum turut memperparah keadaan. Negara seolah tak berdaya menghadapi ormas-ormas berlabel preman, bahkan ada kesan “pembiaran” karena faktor kedekatan politik atau kepentingan pragmatis lainnya. Inilah wajah asli dari demokrasi kapitalisme: hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas dan ke samping. Sanksi terhadap pelanggaran hukum bersifat tebang pilih. Orang kecil mudah dijerat, sementara mereka yang punya kekuasaan atau jaringan kekuatan bisa bebas melenggang.
Sungguh, rakyat tidak butuh sekadar retorika penegakan hukum. Rakyat butuh sistem yang menjamin keamanan mereka secara nyata. Di sinilah Islam datang dengan solusi yang paripurna.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru