Ia menyebut keputusan Mendagri ini sebagai “bom waktu”.
“Selama 20 tahun, masyarakat Aceh menjaga perdamaian dengan susah payah. Tapi sekarang, keputusan mendagri ini menjadi semacam bom waktu,” ujar Nasrul kepada BANDA ACEH di Banda Aceh, Rabu (5/6).
Nasrul menekankan bahwa keputusan tersebut bisa memicu konflik horizontal antarprovinsi dan berpotensi memperkeruh hubungan Aceh dengan pemerintah pusat. Ia mengingatkan, sejak 1992, secara historis dan administratif, pulau-pulau itu adalah bagian dari Aceh.
“Semua orang di Aceh tahu, bahkan banyak warga Sumut pun paham bahwa empat pulau tersebut secara historis dan administratif memang milik Aceh. Sejak 1992, tidak ada satu pun argumentasi dari Sumut yang menyatakan sebaliknya,” tegas Nasrul.
Ia bahkan menuding Mendagri Tito Karnavian telah “bermain di belakang Presiden” dalam membuat kebijakan yang mengabaikan kedekatan emosional Presiden Prabowo Subianto dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
“Ini sangat disayangkan. Presiden harus bersikap tegas. Ini saatnya menunjukkan rasa keadilan dan kejujuran dalam penetapan aturan pemerintah. Langkah Presiden untuk mengganti Mendagri Tito Karnavian sangat penting demi mencegah kekecewaan rakyat Aceh berkembang menjadi benih perlawanan, seperti masa konflik dahulu,” tutupnya.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri memastikan siap memfasilitasi pertemuan lanjutan jika diperlukan, demi menjaga hubungan baik antarprovinsi dan mendorong optimalisasi potensi sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.
Namun, pertanyaan yang lebih besar masih menggantung di langit Aceh: apakah empat pulau itu benar-benar dilepas demi migas?
Di pesisir Singkil, masyarakat masih menganggap laut dan pulau-pulau kecil sebagai bagian dari rumah. Keputusan administratif bisa berubah, tetapi ingatan dan sejarah di hati mereka tidak bisa dipindahkan semudah itu. Sebagian masih berharap, ada ruang dialog yang lebih luas, bukan hanya untuk membagi hasil bumi, tapi juga untuk mengakui dan menghormati sejarah.
Karena bagi Aceh, perdamaian bukan hanya soal tiadanya konflik. Tapi juga soal keadilan, pengakuan, dan rasa dihargai sebagai bagian utuh dari republik ini. [red]
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
