Beberapa organisasi masyarakat sipil juga angkat suara. Mereka menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak warga yang tidak boleh dipandang remeh.
“Kalau DPR benar-benar mau mendengar, tentu rakyat lebih memilih jalur diskusi. Tetapi kenyataannya, banyak keputusan dibuat tanpa melibatkan publik secara luas. Itulah kenapa demo menjadi pilihan,” kata salah seorang aktivis HAM.
Kontroversi pernyataan Annisa Mahesa ini memperlihatkan masih adanya jurang komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat.
Di satu sisi, diskusi memang menjadi jalan yang ideal untuk mencari solusi.
Namun di sisi lain, realitas Politik Indonesia sering kali menutup ruang dialog, sehingga aksi demonstrasi tetap menjadi sarana penting untuk menyuarakan kepentingan rakyat.
Pernyataan Annisa mungkin lahir dari keinginan untuk meredam ketegangan antara masyarakat dan pemerintah, namun pilihan katanya memantik polemik baru.
Kini, publik menunggu langkah selanjutnya dari Annisa Mahesa: apakah ia akan memberikan klarifikasi lebih lanjut atau tetap pada pandangan bahwa demo sebaiknya diganti dengan diskusi.***
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru