Jika ditambah tunjangan perumahan Rp 50 juta dan tunjangan lain yang bersifat situasional, angka itu bisa mendekati Rp 230 juta per bulan.
Berikut ini tabel rincian gaji anggota DPR per bulan beserta dengan beragam tunjangan dan fasilitasnya, seperti diungkap Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra):
Sorotan Publik dan Kritik
Fitra menilai rencana penambahan tunjangan perumahan di tengah kondisi defisit anggaran dan utang negara yang membengkak merupakan kebijakan yang tidak peka.
Pada RAPBN 2026, target pembiayaan utang mencapai Rp 781,9 triliun, sementara defisit diperkirakan Rp 638,8 triliun.
“DPR harus menghentikan penambahan tunjangan perumahan karena pendapatan yang ada sudah sangat besar,” ujar Bernard.
Selain itu, kinerja DPR disebut belum sebanding dengan besarnya penghasilan, karena hingga Agustus 2025 baru empat dari 47 rancangan undang-undang yang selesai dibahas.
Tanggapan DPR soal Gaji
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa tunjangan perumahan diberikan karena anggota DPR tidak lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta.
Menurutnya, angka Rp 50 juta berasal dari perhitungan Kementerian Keuangan dan dibandingkan dengan lembaga negara lain.
Baca juga: Bukan Rp 100 Juta, Penghasilan Anggota DPR Tembus Rp 230 Juta Sebulan
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun, juga menegaskan DPR hanya menerima tunjangan sesuai ketentuan, bukan menentukan besarannya.
“Banyak anggota DPR datang dari daerah dan memerlukan tempat tinggal selama menjalankan tugas sebagai pejabat negara,” kata Misbakhun.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru