“Kita tidak boleh membiarkan kekerasan di jalanan menjadi wajah demokrasi kita. Tugas presiden adalah memastikan ketertiban berjalan, bukan membiarkan rakyat saling bentrok. Kalau presiden tidak bisa menjalankan bagaimana masa depan negara ini?” tegasnya.
Beberapa informasi menyebut, aksi unjuk rasa di berbagai daerah terus bergulir pada 1-3 September 2025. Pemerintah pun sudah mengantisipasi aksi-aksi yang mengarah pada perusakan dan pelanggaran hukum bakal ditindak tegas oleh TNI-Polri.
Hal itu tertuang dalam isi rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta pada Minggu malam, 31 Agustus 2025.
“Dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan baik yang dimiliki secara individu, pribadi dan pejabat serta institusi negara beliau (Presiden Prabowo) telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum,” ujar Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam konferensi pers usai rapat kabinet.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
