3. Sukarno kembali pada posisi konstitusionalnya.
PRRI juga menuntut terkait masalah otonomi daerah dan perimbangan ekonomi atau keuangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Mereka menganggap bahwa pemerintah pusat tidak adil kepada para warga sipil dan militer soal pemerataan dana pembangunan.
Karena itulah mereka menuntut agar pemerintah bisa bertindak lebih adil, khususnya pada pemerataan dana pembangunan di daerah.
Tokoh-tokoh yang menjadi pelopor PRRI di antaranya adalah Letnan Kolonel Ahmad Husein, Sjafruddin Prawiranegara, Assaat Dt. Mudo, Maluddin Simbolon, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, Moh. Sjafe,i J.F. Warouw, Saladin Sarumpaet, Muchtar Lintang, Saleh Lahade, Ayah Gani Usman, dan Dahlan Djambek.
Lalu bagaimana reaksi pemerintah pusat?
Untuk merespon gerakan yang oleh Bung Karno disebut kontrarevolusioner ini, pemerintah pusat mengatasinya dengan pendekatan militer. Pemerintah pun melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Angkatan Perang RI (APRI) untuk menumpas gerakan PRRI.
Ada beberapa operasi yang dilancarkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah:
1. Operasi Tegas dengan Sasaran Riau dimulai pada 12 Maret 1958 dipimpin oleh Let. Kol. Kaharuddin Nasution.
2. Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Inf. Ahmad Yani dimulai pada tanggal 17 Agustus 1958 di bawah pimpinan Kolonel Achmad Yani.
3. Operasi Merdeka (untuk menumpas Permesta di Sulawesi) di bawah pimpinan Letkol Inf. Rukmito Hendraningrat terdiri dari: Operasi Sapta Marga I di Sulawesi Tengah dipimpin oleh Letkol Sumarsono, Operasi Sapta Marga II di wilayah Gorontalo dipimpin oleh Mayor Agus Prasmono, Operasi Sapta Marga III di kepulauan Sangir-Talaud dan Manado dipimpin oleh Letnan Kolonel Magenda, dan Operasi Sapta Marga IV di Manado dipimpin oleh Letkol Rukminto.
Berbagai hal yang menjurus ke kekerasan dilakukan oleh APRI, termasuk menangkan ribuan orang dengan cara paksa karena dicurigai sebagai simpatisan PRRI. AH Nasution sendiri diberi tugas untuk membujuk tentara PRRI untuk menyerah dan kembali ke pangkuan NKRI.
Konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dan PRRI sendiri menyebabkan puluhan ribu jiwa menjadi korban. Mendekati 1960, seluruh wilayah di Sumatera Barat berhasil dikuasai oleh para tentara APRI. Para elemen sipil dan tentara diberi sebuah amnesti oleh pemerintah yang kemudian dituangkan ke dalam Keputusan Presiden No. 322 Tahun 1961 pada 22 Juni 1961.
Tragedi Jam Gadang
Salah satu hal paling memilukan yang terjadi selama konflik APRI dan PRRI adalah terjadinya Tragedi Jam Gadang di mana ratusan pria tak berdosa dibantai.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru