JAKARTA – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, menepis tudingan bahwa kenaikan harga beras di pasaran disebabkan oleh Perum Bulog yang terlalu banyak menyerap gabah petani.
Amran menegaskan, kapasitas Bulog dalam menyerap gabah dari total produksi nasional sebenarnya sangat kecil, yakni hanya sekitar 8 persen, sementara 92 persen sisanya dikuasai oleh sektor swasta.
“Kemampuan Bulog dalam menyerap gabah petani hanya 8%. Ada ahli atau pengamat yang mengatakan harga beras naik karena Bulog menyerap banyak. Itu keliru,” tegas Amran dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, pandangan tersebut tidak berdasar pada data yang faktual.
“Dia mengamati pakai rasa, bukan rasio. Kalau tahu data sebenarnya, yang diserap Bulog itu cuma 8%. Sisanya 92% dikuasai swasta, dan itu di luar kendali kita,” ujarnya menambahkan.
Amran juga menyebut masih banyak kesalahpahaman publik dalam menilai peran Bulog.
“Mereka selalu mengatakan harga beras naik karena Bulog menyerap banyak, padahal tidak semuanya naik. Ini bentuk salah paham,” kata dia.
Pandangan Berbeda dari Pengamat
Pernyataan Amran tersebut menanggapi kritik sejumlah pengamat pertanian yang sebelumnya menuding kebijakan Bulog menyerap gabah besar-besaran menyebabkan distorsi pasar beras.
Salah satu di antaranya datang dari Khudori, Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI). Ia menilai kebijakan penyerapan gabah oleh Bulog menyebabkan pasokan gabah ke penggilingan swasta berkurang drastis.
“Dengan Bulog wajib menyerap dalam jumlah besar, sebagian besar surplus produksi diserap oleh Bulog. Sementara penggilingan swasta hanya kebagian sisa. Stok mereka jadi menipis, pasokan ke pasar menurun hingga hanya sepertiga dari situasi normal,” ungkap Khudori dalam webinar PERHEPI, Senin (14/7/2025).
Ia juga menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap inflasi, sebab beras telah menjadi penyumbang utama kenaikan harga selama lima bulan terakhir.
“Data BPS menunjukkan sejak Januari, beras menjadi penyumbang inflasi terbesar. Banyak penggilingan yang tidak kuat menanggung kerugian karena harga di pasar tidak sebanding dengan HET,” jelasnya.
Khudori menambahkan, langkah Bulog menahan stok tanpa diimbangi pengendalian harga justru menciptakan ketidakseimbangan pasar.
“Tugas pemerintah bukan hanya memastikan stok, tapi juga mengendalikan harga. Ketika stok hanya ditahan dan ditumpuk, inilah yang menimbulkan distorsi,” tuturnya.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya memukul penggilingan kecil dan menengah, tetapi juga skala besar.
“Kalau tidak ada kebijakan korektif dalam waktu dekat, dampaknya akan terus meluas,” tambahnya.
Sebagai catatan, Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional terus berkoordinasi dengan Bulog dan pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras nasional, di tengah fluktuasi harga pangan yang masih terjadi hingga akhir 2025.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru