Pelajaran berikutnya dari Aceh adalah soal tata kelola pemulihan. Setelah fase darurat, Indonesia membangun mekanisme koordinasi rekonstruksi yang lebih terpusat dan terukur melalui badan khusus yang ditugaskan mengawal transparansi, akuntabilitas, dan percepatan pemulihan. Model ini, dengan segala kekurangan dan kritiknya telah menunjukkan bahwa bencana raksasa membutuhkan arsitektur koordinasi yang melampaui rutinitas birokrasi harian. Di titik itulah perbandingan menjadi tajam yaitu bukan soal “menerima atau menolak” bantuan luar negeri, melainkan soal apakah negara mampu merancang kendali yang rapi, cepat, dan dipercaya publik ketika bencana menuntut keputusan tanpa jeda.
Akhirnya, semua ternyata kembali pada leadership berkait dengan keberanian mengambil keputusan yang cepat, jernih, dan berpihak pada keselamatan rakyat. Mengeksekusi semua tanpa ragu melalui unity of command, satu komando yang tegas, satu pintu koordinasi, satu standar operasi. Dalam bencana besar, yang paling mematikan bukan hanya air bah, melainkan keputusan yang terlambat dan komando yang terpecah belah.
*(Penulis aktif di Pusat Studi Air Power Indonesia.)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
