BANDA ACEH – Partai Demokrat ternyata sudah melayangkan somasi ke sejumlah akun media sosial yang menuding Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang di balik kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Wdodo (Jokowi).
Langkah ini diambil sebagai peringatan keras bagi pihak-pihak di balik akun media sosial tersebut.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam beralasan tudingan keterlibatan SBY di balik kasus ijazah Jokowi itu bukan sekadar suara-suara murni dari masyarakat.
Umam melihat ada pola yang sangat terlihat dari penggiringan opini ini.
“Artinya dalam konteks ini sumber fitnah dan pola disinformasinya sangat berbeda. Ini bukan sesuatu yang sifatnya genuin (murni) dari masyarakat, tetapi sebuah pola fitnah yang memang disebarkan secara masif oleh akun yang memang kategorinya anonim di media sosial,” katanya dikutip dari tayangan Kompas TV pada Kamis (1/1/2025).
Umam mencermati, proses dan karakter dari media sosial ini cenderung terkoordinasi berulang.
“Oleh karena itu kita mencermati disinformasi ini cukup berbahaya karena bisa merusak reputasi juga ruang demokrasi,” katanya.
Diakui Umam, SBY sangat terganggu dengan tudingan itu.
“Ada kekhawatiran kalau misal diam itu kemudian dimaknai oleh masyarakat yang begitu mudah mengkonsumsi materi-materi yang tidak mendidik seperti itu kemudian sebagai sebuah bentuk pembenaran tentu itu sangat tidak mendidik.
“Kalau misal kemudian mendiamkan itu juga bisa menciptakan preseden yang saya pikir tidak begitu baik untuk ruang demokrasi kita. Artinya apa? Membiarkan ruang Politik fitnah menjadi normal,” tegasnya.
Dalam proses somasi ini, pihaknya tidak hanya melihat reputasi dan kehormatan, tetapi ruang pendidikan politik yang harus dilakukan dalam konteks kebebeasan bereskpresi.
Apakah pihak-pihak yang melayangkan tudingan di media sosial ini pro Jokowi atau pihak yang netral?
Umam tidak mau berspekulasi masalah ini.
Dia hanya melihat akun-akun itu merebak secara sporadis, namun angka views-nya tidak terlalu besar.
“Kadang itu ada yang sampai e ribuan bahkan di angka 10.000. Dibanding dengan angka-angka yang pemberitaan mungkin bisa sampai jutaan dan lain sebagainya,” katanya.
Meski begitu, menurutnya, fitnah itu tidak bisa dibiarkan karena bisa menjadi kebenaran baru yang tidak mudah diklarifikasi.
“Ini adalah bagian dari ikhtiar sekaligus juga klarifikasi supaya asumsi prasangka yang berkembang yang tidak produktif secara politik, secara demokrasi bisa segera dihentikan dan kita melangkah pada hal-hal yang jauh lebih produktif ke depan,” katanya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru