BANDA ACEH – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memantik komentar, termasuk dari politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka.Kali ini, ia menanggapi pandangan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengenai persyaratan ijazah bagi calon presiden dan wakil presiden yang menurut Jimly hanya berlaku di sejumlah negara, dan beberapa di antaranya bukan negara maju.
Dedy menilai persoalan persyaratan ijazah yang terus diperdebatkan memang menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam kehidupan berbangsa. Ia bahkan menganggap negara yang masih sibuk mempermasalahkan selembar ijazah sebagai negara yang tertinggal.
“Sebenarnya yang disampaikan oleh Prof @JimlyAs sangat fundamental dan negara yang masih meributkan selembar kertas Ijazah adalah negara yang tertinggal dan terbelakang,” tulisnya di akun X, dikutip Senin (2/11/2026).
Menurut Dedy, negara-negara maju tidak lagi terlalu mempersoalkan dokumen pendidikan, melainkan lebih menitikberatkan pada sosok yang dipercaya masyarakat untuk memimpin.
“Sementara negara-negara maju sudah tidak pusing dengan kertas, mereka lebih fokus pada manusia yang mereka percaya bisa memimpin mereka,” ujarnya.
Ia kemudian membandingkan pandangan tersebut dengan situasi di Indonesia. Dedy menyayangkan perdebatan mengenai ijazah yang melibatkan dokumen dari institusi resmi, tetapi justru memunculkan keraguan terhadap berbagai lembaga negara.
“Tapi, Inilah realitas bangsa kita hari ini kita saling bertengkar hanya karena sebuah kertas dan kertas itu parahnya dikeluarkan oleh Institusi resmi,” sambung dia.
Dedy bahkan menyebut sejumlah lembaga yang menurutnya ikut terseret dalam krisis kepercayaan publik. Mulai dari perguruan tinggi, penyelenggara pemilu, kepolisian, hingga lembaga negara tertinggi.
“UGM tidak dipercaya. KPU tidak dipercaya. Bareskrim Polri tidak dipercaya. Dikdasmen tidak dipercaya. Presiden tidak dipercaya. MA tidak dipercaya. MK tidak dipercaya. DPR RI tidak dipercaya,” imbuh Dedy.
Baginya, persoalan tersebut menunjukkan adanya krisis kepercayaan serius di tengah masyarakat.
“Sebenarnya bangsa ini krisis kepercayaan serius. Kalau sekelas Prof @JimlyAs saja tidak didengarkan, apalagi cuman sekelas akun ngga jelas di X,” pungkas dia.
Sebagai informasi, polemik ijazah Gibran kembali memanas setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.
Dokumen tersebut sebelumnya digunakan sebagai salah satu syarat dalam pencalonannya pada Pilpres 2024. Putusan MA itulah yang kemudian semakin memicu dorongan pemakzulan terhadap Gibran.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru