Pemerintah menilai potensi penerimaan negara bisa meningkat signifikan jika perusahaan besar yang menunggak pajak ditindak tegas.
Tidak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto disebut ikut memantau secara langsung perkembangan kasus pengemplangan pajak dalam negeri, termasuk kasus perusahaan baja asal China ini.
Presiden disebut memberi arahan agar penindakan dilakukan secara menyeluruh dan tidak pandang bulu,.
Demi menjaga iklim persaingan usaha yang sehat sekaligus menutup ruang mafia pajak.
Publik kini menunggu langkah pemerintah berikutnya. Jika benar potensi kerugian negara mencapai Rp4 triliun per tahun dari satu perusahaan saja.
maka penuntasan kasus ini diyakini bakal menjadi salah satu operasi pajak terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Purbaya memastikan bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap pelaku usaha yang merugikan Indonesia, terlebih mereka yang memanfaatkan celah hukum untuk menghindari kewajiban pajak.
Pemerintah menegaskan bahwa industri baja adalah sektor strategis nasional.
Karena itu, keberadaan perusahaan besar yang melanggar aturan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap ekonomi dan persaingan industri dalam negeri.
Kasus ini pun memicu respons publik yang mendesak pemerintah bertindak cepat dan membuka seluruh informasi terkait perusahaan yang terlibat.
Dengan eskalasi kasus yang semakin besar, masyarakat menunggu kapan operasi penindakan akan dimulai***
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru