Meskipun sering menjadi acuan riwayat tanah, tetapi keduanya tidak memenuhi standar pembuktian hak milik dalam sistem pertanahan nasional.
7. Letter D
Letter D merupakan buku administrasi desa yang mencatat riwayat penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh warga. Dokumen ini biasanya digunakan sebagai data pendukung dalam pencatatan pajak atau pengelolaan tanah di tingkat desa.
Namun, Letter D tidak membuktikan adanya hak milik atas tanah secara hukum. Setelah sistem pendaftaran tanah nasional dan sertifikasi diberlakukan secara menyeluruh, Letter D tidak lagi diakui sebagai dasar kepemilikan tanah yang sah mulai Februari 2026.
8. Erfpacht
Erfpacht adalah hak guna usaha atas tanah pada masa kolonial Belanda yang diberikan untuk jangka waktu tertentu, umumnya kepada perusahaan perkebunan atau pihak swasta. Hak ini bersifat sementara dan tidak memberikan kepemilikan penuh atas tanah.
Seiring berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak erfpacht telah dikonversi ke dalam hak guna usaha (HGU). Oleh karena itu, dokumen erfpacht lama tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan tanah.
9. Opstal
Opstal merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah milik pihak lain pada masa kolonial. Hak ini hanya berkaitan dengan bangunan, bukan kepemilikan atas tanahnya.
Dalam sistem pertanahan nasional, hak opstal telah dihapus dan dikonversi ke bentuk hak lain yang diakui undang-undang. Dokumen opstal lama tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuktian hak atas tanah.
10. Gebruik
Gebruik adalah hak penggunaan tanah pada masa kolonial yang diberikan kepada seseorang untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Hak ini bersifat terbatas dan tidak mencerminkan kepemilikan tanah secara penuh.
Karena tidak sesuai dengan prinsip hukum agraria nasional, gebruik tidak lagi diakui. Dokumen ini tidak dapat dijadikan dasar hukum kepemilikan maupun pengurusan sertifikat tanah setelah pendaftaran tanah nasional diselesaikan.
Meski tidak lagi sah sebagai bukti kepemilikan, surat tanah tersebut masih dapat digunakan untuk membantu proses pendaftaran sertifikat resmi sebelum batas waktu berakhir pada Februari 2026. Kementerian ATR/BPN melalui laman resminya mengimbau pemilik tanah diminta segera mendaftarkan dan memperbarui dokumen kepemilikan ke kantor BPN sebelum masa berlaku bukti adat berakhir.
Lebih lanjut, pemilik tanah yang memegang dokumen adat atas tanah milik perorangan sebaiknya segera mengubahnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, SHM diakui sebagai bukti sah kepemilikan tanah sejak aturan berlaku.


















































































































