Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan aturan baru yang membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap sejumlah platform digital berisiko tinggi.
Melalui kebijakan tersebut, akun milik anak-anak pada platform digital akan dinonaktifkan secara bertahap mulai 28 Maret 2026.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
Regulasi tersebut bertujuan memperkuat perlindungan anak di ruang digital sekaligus menunda akses akun bagi pengguna yang belum mencapai usia 16 tahun pada platform yang dinilai memiliki risiko tinggi.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pemerintah mengambil langkah tegas untuk melindungi generasi muda dari berbagai ancaman di dunia digital.
Menurutnya, akun milik anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi akan mulai dinonaktifkan secara bertahap setelah aturan tersebut diterapkan.
Platform yang termasuk kategori tersebut di antaranya YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.
“Implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi akan mulai dinonaktifkan secara bertahap,” ujar Meutya dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Ia menegaskan bahwa pembatasan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mengancam anak-anak di dunia digital.
Ancaman tersebut mencakup paparan konten pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga kecanduan internet yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan sosial anak.
Meutya juga mengakui bahwa penerapan kebijakan ini kemungkinan akan menimbulkan tantangan pada tahap awal.
Anak-anak mungkin akan memprotes pembatasan tersebut, sementara sebagian orang tua bisa mengalami kebingungan dalam menghadapi perubahan aturan ini.
Namun demikian, pemerintah menilai langkah tersebut sebagai upaya terbaik untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda.
Ia menegaskan bahwa negara hadir untuk membantu orang tua menghadapi dominasi algoritma dan konten digital yang semakin kompleks.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan perusahaan platform digital agar meningkatkan tanggung jawab mereka dalam melindungi anak-anak di internet.
Jika tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, platform berpotensi menghadapi sanksi sesuai regulasi yang telah ditetapkan.
Kebijakan ini sekaligus menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mulai menerapkan pembatasan usia pada penggunaan media sosial demi perlindungan anak.
Langkah tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global terhadap dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental dan perkembangan anak.
Dengan penerapan aturan baru ini, pemerintah berharap teknologi digital dapat dimanfaatkan secara lebih sehat dan aman, tanpa mengorbankan masa tumbuh kembang anak di era digital.(*)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru