BANDA ACEH – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI merespons beredarnya Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang berisi perintah siaga 1 bagi jajaran TNI. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemenhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, pada prinsipnya, pengaturan tingkat kesiapsiagaan satuan merupakan ranah kewenangan operasional Panglima TNI dalam pembinaan dan pengendalian kesiapan kekuatan TNI.”Langkah tersebut merupakan bagian dari prosedur internal untuk memastikan seluruh satuan tetap berada dalam kondisi siap menghadapi berbagai perkembangan situasi strategis,” kata Rico saat dikonfirmasi Republika di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Dia menjelaskan, terkait dengan surat telegram yang beredar, peningkatan kesiapsiagaan pada dasarnya merupakan pertimbangan taktis-operasional di lingkungan TNI. Dalam mekanisme hubungan kerja antara Kemenhan dan TNI, kata Rico, hal-hal yang bersifat operasional seperti itu tidak selalu memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Kemenhan.
“Namun pada prinsipnya menjadi bagian dari koordinasi dan pemberitahuan dalam kerangka pembinaan pertahanan negara,” ucap Rico.
Dia menegaskan, yang perlu dipahami, kesiapsiagaan merupakan prosedur standar dalam sistem pertahanan. Khususnya, lanjut Rico, ketika terjadi dinamika situasi keamanan global maupun regional.
“Hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya situasi darurat atau ancaman langsung terhadap Indonesia, melainkan langkah antisipatif untuk memastikan kesiapan prajurit dan satuan,” kata Rico.
Dia memastikan, Kemenhan mendukung setiap langkah profesional TNI dalam menjaga kesiapsiagaan kekuatan pertahanan negara. Hal itu sesuai dengan tugas pokoknya dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. “Serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” ujar Rico.
Sebelumnya, dalam dokumen yang didapatkan Republika, telegram tersebut diteken oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun di Jakarta pada 1 Maret 2026. Untuk mengantisipasi kondisi di dalam negeri akibat konflik di Timur Tengah, sejumlah organisasi TNI yang disebut diperintahkan bagi seluruh jajarannya untuk melaksanakan siaga tingkat 1. Hal itu berlaku sejak 1 Maret 2026 sampai dengan selesai.
Terdapat tujuh instruksi penting bagi TNI. pertama: Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan personel dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital (obvit) strategis dan sentra perekonomian. Hal itu termasuk di bandara, pelabuhan laut/sungai, stasiun kereta, dan terminal bus, serta kantor PLN.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
