Namun, sinyal dari berbagai daerah menunjukkan tren yang sama: pemda berupaya memangkas belanja pegawai untuk memenuhi ketentuan UU HKPD yang membatasi proporsi belanja aparatur.
Pemerintah pusat diharapkan segera memberikan solusi, seperti alokasi dana khusus untuk PPPK prioritas atau percepatan penyerapan tenaga PPPK menjadi PNS sesuai rencana transisi yang sempat dibahas.
Sementara itu, DPR mendorong agar batas belanja pegawai tidak dipaksakan secara kaku agar pelayanan dasar kepada masyarakat tidak terganggu.
Fenomena ini menjadi ujian awal bagi kebijakan efisiensi pemerintahan Prabowo.
Di satu sisi, target penghematan dan refocusing anggaran ke program rakyat langsung mendapat dukungan.
Di sisi lain, risiko terhadap stabilitas tenaga kerja di daerah dan kualitas pelayanan publik menjadi sorotan publik yang harus segera diatasi.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
