Ia mencontohkan penjelasan mengenai jumlah rombongan yang ikut dalam kunjungan luar negeri. Menurutnya, pengurangan jumlah delegasi belum otomatis menunjukkan efisiensi apabila tidak disertai penjelasan mengenai ukuran keberhasilan dan efektivitasnya.
“Kalau memang lebih efektif 60 orang dibanding 120 orang, jelaskan. Kenapa 60? Apakah bisa lebih sedikit lagi? Apa indikator efektivitasnya?” ujarnya.
Emrus menilai pemerintah seharusnya lebih menitikberatkan komunikasi pada capaian dan hasil yang diperoleh dari kunjungan luar negeri, bukan membandingkan jumlah rombongan dengan pemerintahan sebelumnya.
“Sejatinya yang dijelaskan itu tujuan kunjungan dan apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Itu yang penting diketahui publik,” katanya.
Menurut Emrus, prinsip akuntabilitas menjadi penting karena seluruh kegiatan kenegaraan yang menggunakan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Oleh karena menggunakan dana masyarakat, maka ada tanggung jawab untuk menjelaskan secara rinci manfaat dan efektivitasnya,” ujar dia.
Tanggapan Teddy ke Dino
Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapan langsung terhadap kritik yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya yang diunggah pada laman YouTube Sekretariat Kabinet RI, Senin (1/6/2026), Teddy mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh diplomat senior itu
Tetapi, Teddy menilai ada beberapa fakta di lapangan yang perlu diluruskan agar tidak memicu salah paham di masyarakat terkait efisiensi anggaran negara dan dinamika hubungan internasional.
“Terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan,” ujar Teddy.
Poin utama yang diluruskan Teddy perihal pembiayaan dinas luar negeri presiden.
Menjawab kekhawatiran publik mengenai beban anggaran, Teddy menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen penuh menggunakan dana pribadi jika terdapat pengeluaran yang melebihi pagu anggaran negara.
“Jadi yang pertama masalah biaya bila ke luar negeri ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy.
Selain masalah biaya, Teddy juga menepis anggapan kunjungan kerja ke luar negeri pada era pemerintahan saat ini membawa rombongan yang terlalu besar dan tidak efisien.















































































































