UPDATE

NASIONAL

Seskab Teddy Tak Sesuai Job Respons Kritik Dino Patti Djalal, Seharusnya Bakom

BANDA ACEH –  Komunikolog Emrus Sihombing menilai tidak tepat respons Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terhadap kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal terkait kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri.Menurut Emrus, dalam struktur komunikasi pemerintahan, tugas memberikan klarifikasi, menjelaskan program pemerintah, maupun meng-counter kritik publik semestinya menjadi kewenangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang kini dikepalai Muhammad Qodari.

“Kalau dari sudut komunikasi Politik, seharusnya Bung Teddy tidak memberi respons itu. Yang merespons itu Bakom, juru bicara Presiden,” kata Emrus saat diwawancarai Tribunnews pada Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa seorang sekretaris kabinet memiliki fungsi utama pada aspek teknis pemerintahan.

Karena itu, pejabat pada posisi tersebut sebaiknya tidak mengambil peran yang berada di luar lingkup tugas dan kewenangannya.

“Kalau menyampaikan program kebijakan maupun meng-counter isu, itu seharusnya dilakukan oleh Kepala Bakom Pak Qodari. Karena itu memang job description-nya,” ujarnya.

Emrus menegaskan setiap pejabat negara, termasuk menteri maupun sekretaris kabinet, idealnya menyampaikan hal-hal yang berkaitan langsung dengan bidang tugasnya.

“Jangan sampai menteri, termasuk Seskab, mengambil alih tugas yang bukan job description-nya,” kata dia.

Selain menyoroti aspek kelembagaan komunikasi pemerintah, Emrus juga mengkritik substansi respons yang disampaikan Teddy kepada Dino Patti Djalal.

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus menjelaskan alasan, tujuan, dan manfaat dari setiap kebijakan yang mendapat sorotan publik, ketimbang terlibat dalam perdebatan personal dengan pengkritik.

Emrus menilai posisi pemerintah berbeda dengan pengamat, akademisi, maupun kritikus karena pemerintah memiliki akses penuh terhadap data dan informasi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan.

“Justru orang yang menjabat di pemerintahan menjelaskan. Karena mereka punya sumber data, mereka punya pengaruh,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penggunaan anggaran negara menuntut adanya transparansi yang lebih besar kepada masyarakat.

“Kalau kita menjelaskan sesuatu yang menyangkut penggunaan dana negara, dana masyarakat, dana pajak, harus rigid. Harus dijelaskan secara lengkap,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Emrus juga meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka efektivitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, termasuk hasil konkret yang diperoleh dari setiap perjalanan diplomatik.

Menurut dia, publik berhak mengetahui manfaat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran negara untuk kegiatan tersebut.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2 3 4
Story Terbaru
MEMUAT STORY...

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.