Pada kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Tamiang Muslizar, yang mewakili Bupati Armia Pahmi, mengingatkan agar perusahaan mematuhi seluruh ketentuan hukum dan qanun yang berlaku.
“Jalan adalah hak milik publik. Tidak boleh dikuasai atau dipersempit sepihak oleh kepentingan mana pun,” tegas Muslizar.
Menanggapi keputusan tersebut, Manajer PT SMI Fimri Tania Nugraha menyatakan pihaknya akan mematuhi hasil RDP dan segera mencabut seluruh tiang yang telah terpasang.
“Kami akan segera bongkar seluruh tiang yang sudah terpasang. Untuk rencana pemasangan pembatas di lokasi lain, kami akan berkoordinasi dan menyepakati bersama pemerintah daerah serta masyarakat setempat terlebih dahulu,” ujarnya.[]
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
