MEULABOH – BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh menggelar kegiatan sosialisasi monitoring dan evaluasi validasi biometrik serta penyesuaian penerapan surat kontrol ulang kepada fasilitas kesehatan di Kabupaten Nagan Raya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, Direktur Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda, Rumah Sakit Cahaya Husada, kepala puskesmas, PIC fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), serta fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).
Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh fasilitas kesehatan dalam menerapkan regulasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga pelayanan kepada peserta dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
“Validasi biometrik dan penerapan surat kontrol bukan sekadar memenuhi administrasi pelayanan, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pelayanan JKN sekaligus memastikan setiap pelayanan yang diberikan benar-benar tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, dr. Sarwika Meuseke.
Dalam pemaparannya, Sarwika menjelaskan bahwa validasi biometrik merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah terjadinya fraud atau kecurangan pada penyelenggaraan Program JKN.
Berdasarkan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019, fraud merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan finansial melalui perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk kecurangan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari peserta, petugas BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Melalui validasi biometrik, kita dapat memastikan bahwa peserta yang menerima pelayanan benar-benar hadir sehingga potensi terjadinya klaim yang tidak sesuai ketentuan dapat diminimalkan,” jelasnya.
Selain mengingatkan berbagai bentuk fraud, BPJS Kesehatan juga mendorong seluruh rumah sakit untuk mengoptimalkan penggunaan Face Recognition (FRISTA) sebagai metode validasi biometrik. Metode ini dinilai lebih efektif dibandingkan penggunaan sidik jari (fingerprint) karena memanfaatkan data kependudukan sehingga proses identifikasi peserta menjadi lebih cepat dan tidak memerlukan perekaman awal.
“Kami berharap seluruh fasilitas kesehatan secara bertahap dapat mengoptimalkan penggunaan rekam wajah. Selain meningkatkan kenyamanan peserta, metode ini juga memperkuat proses verifikasi identitas dalam pelayanan JKN,” tambahnya.
Berdasarkan hasil monitoring, implementasi validasi biometrik di beberapa fasilitas kesehatan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun demikian, BPJS Kesehatan masih menemukan penggunaan mekanisme approval yang relatif tinggi pada sebagian pelayanan rawat inap.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru