BANDA ACEH, BANDA ACEH – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris atau Syech Muharram meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Besar, terutama perbaikan jaringan irigasi dan lahan persawahan yang terdampak bencana.
Permintaan tersebut disampaikan saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh Tahun 2026 yang membahas penanganan sektor pertanian, sistem pengairan, dan daerah aliran sungai di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat (7/8/2026).
Menurut Syech Muharram, perhatian pemerintah pusat terhadap Aceh Besar dalam penanganan pascabencana perlu ditingkatkan. Pasalnya, meski bencana tidak menyebabkan kerusakan bangunan maupun rumah warga, sejumlah fasilitas penunjang pertanian, khususnya jaringan irigasi, mengalami kerusakan.
“Walaupun Aceh Besar bencananya tidak merusak bangunan atau rumah masyarakat, tetapi fasilitas irigasi rusak,” kata Syech Muharram.
Ia menjelaskan, Aceh Besar merupakan salah satu daerah dengan kawasan pertanian produktif yang cukup luas. Dari sekitar 22.000 hektare lahan pertanian produktif, sekitar 55 persen telah didukung jaringan irigasi, sedangkan 45 persen lainnya masih mengandalkan sistem tadah hujan.
Menurutnya, kerusakan maupun gangguan pada sistem pengairan akan sangat memengaruhi keberlangsungan produksi pertanian, terutama ketika daerah menghadapi musim kemarau dan kekeringan.
Syech Muharram mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar baru saja menetapkan status siaga kekeringan. Kondisi tersebut berdampak pada lebih dari 2.000 hektare lahan persawahan yang tersebar di 19 dari 23 kecamatan.
Untuk mengurangi dampaknya, Pemkab Aceh Besar telah melakukan berbagai langkah, di antaranya memanfaatkan bantuan mesin pompa air dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I guna memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian.
“Baru saja kami menetapkan status siaga kekeringan di Aceh Besar. Ada sawah terdampak kekeringan dengan luas mencapai lebih dari 2.000 hektare di 19 kecamatan dari 23 kecamatan,” ujarnya.
Selain persoalan kekeringan, Syech Muharram juga menyampaikan bahwa Pemkab Aceh Besar telah menetapkan status siaga bencana angin kencang. Hingga Kamis (6/8/2026) sore, tercatat sedikitnya 20 kejadian, mulai dari pohon tumbang yang menutup badan jalan, menimpa jaringan listrik, hingga merusak atap rumah warga dan sejumlah dayah.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti tingginya harga semen di Aceh yang dinilai menjadi kendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Beri Komentar