Sorotan itu antara lain muncul setelah M. Said Didu menyebut pernah melihat Riza Chalid berada di area tamu VVIP/VIP dalam resepsi pernikahan Gibran Rakabuming Raka pada 2015.
Kehadiran tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan karena posisi Riza yang telah lama menjadi figur kontroversial dalam lanskap bisnis migas. Ketika itu, pihak Istana menjelaskan bahwa pengaturan undangan dalam acara besar tidak seluruhnya dikendalikan langsung oleh Presiden secara rinci.
Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai spekulasi mengenai kedekatan tersebut, satu persoalan tetap tak berubah: Riza Chalid telah berstatus tersangka, tetapi belum juga dihadapkan ke pengadilan.
Lebih ironis lagi, perkara tersebut kini berjalan tanpa sosok yang pertama kali mengumumkan penetapan tersangkanya. Febrie Adriansyah yang ketika itu menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah tumbang dari posisinya.
Dengan demikian, waktu terus berjalan. Riza belum tertangkap. Berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan. Sementara penegak hukum berganti pejabat dan struktur.
Publik akhirnya dihadapkan pada pertanyaan sederhana tetapi menohok: sampai kapan status tersangka Riza Chalid hanya menjadi nama dalam berkas, bukan sosok yang duduk sebagai terdakwa di ruang sidang?
Jika hukum benar-benar tidak mengenal kasta, maka ukuran keberhasilannya bukan sekadar keberanian menetapkan tersangka.
Ukuran sebenarnya adalah apakah negara mampu menghadirkan tersangka ke depan hakim dan mempertanggungjawabkan seluruh dugaan perbuatannya melalui proses hukum yang terbuka.
Sebab jika penetapan tersangka berhenti pada selembar surat, sementara tersangkanya tetap bebas bergerak di luar negeri, maka publik berhak bertanya: siapa sebenarnya yang sedang mengejar siapa?
Dan menunggu Riza Chalid ditangkap, tanpa kepastian kapan perkaranya masuk persidangan, mulai terasa seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang
Beri Komentar