GMNI Desak Presiden Prabowo Evaluasi Menhan Sjafrie, Ini Sebabnya

BANDA ACEH -Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) melayangkan kritik keras terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin atas pernyataannya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

DPP GMNI secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi total hingga mempertimbangkan opsi pencopotan (reshuffle) Menhan dari posisinya.

Kritik tajam ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana DPP GMNI, Abdur Rauf Wattimury. Ia menilai respons Menhan yang menyebut penyelesaian Karhutla “tergantung masyarakat Indonesia” adalah bentuk pernyataan yang sangat tidak bertanggung jawab, nir-empati, dan mencerminkan sikap cuci tangan dari kewajiban dasar negara.

“Kami mengecam keras pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Menggantungkan penyelesaian bencana ekologis seperti Karhutla kepada masyarakat adalah sikap acuh tak acuh yang memperlihatkan kelalaian fatal. Negara dibekali anggaran, instrumen hukum, serta kekuatan armada, tetapi saat krisis terjadi, Menhan justru melempar beban tanggung jawab ke pundak rakyat,” tegas Abdur Rauf dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu malam, 6 September 2026.

Menurut dia, posisi Menteri Pertahanan memegang peranan vital dalam sistem ketahanan nasional—yang mencakup perlindungan ruang hidup masyarakat dari ancaman bencana ekologis secara sistematis. Pola komunikasi dan cara pandang Menhan yang memindahkan beban kewajiban ke publik dianggap dapat merusak kewibawaan pemerintah serta meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penanganan Karhutla.

“Pernyataan tersebut membuktikan minimnya kepekaan dan efektivitas kepemimpinan dalam merespons krisis. Jika seorang pejabat tinggi negara tidak lagi mampu menunjukkan komitmen kepemimpinan yang solutif, maka tidak ada alasan bagi Presiden untuk membiarkannya bertahan di jajaran kabinet,” lanjutnya.

Atas dasar tersebut, Badan Penanggulangan Bencana DPP GMNI menyampaikan tiga poin tuntutan tegas yakni pertama Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan mencopot Sjafrie Sjamsoeddin dari jabatan Menteri Pertahanan apabila tidak menunjukkan itikad pembenahan serta kinerja konkret dalam penanganan bencana, 

Lalu yang kedua meminta pemerintah berfokus pada penegakan hukum tegas dan transparan terhadap aktor-aktor korporasi besar yang menjadi dalang utama perusakan lingkungan dan Karhutla, alih-alih menyalahkan masyarakat.

Terakhir, DPP GMNI Mendorong konsolidasi kepemimpinan kabinet yang peka krisis, transparan, serta mengutamakan keselamatan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Banda Aceh

14.00 WIB

28 °C

Berawan

Jakarta Pusat

14.00 WIB

32 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

14.00 WIB

35 °C

Berawan

Palembang

14.00 WIB

36 °C

Berawan

Palu

16.00 WITA

28 °C

Cerah

Pangkal Pinang

15.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Pekanbaru

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Tapaktuan

15.00 WIB

24 °C

Hujan Ringan

Aceh Tenggara

15.00 WIB

23 °C

Hujan Ringan

Sumatera Utara

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

14.00 WIB

24 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

14.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

14.00 WIB

32 °C

Berawan

Kalimantan Selatan

15.00 WITA

31 °C

Udara Kabur

Kalimantan Timur

15.00 WITA

28 °C

Udara Kabur

Kalimantan Utara

16.00 WITA

28 °C

Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)