Begitu pula dengan progres pembangunan dan pemerataan ekonomi di Papua yang dinilai belum tersampaikan secara terbuka kepada publik.
“Jadi, publik gelap terhadap progres pembangunan di Papua yang dikomandoi wapres. Publik hanya tahu wapres ke Papua kerap melakukan kegiatan seremonial, seperti mengunjungi SPPG dan penerima manfaatnya, serta menyempatkan bermain bola bersama anak-anak Sekolah Sepak Bola (SSB) di Wamena,” kata Jamiluddin.
Atas dasar itu, ia menilai Presiden Prabowo perlu mengevaluasi kinerja Gibran dalam menjalankan penugasan percepatan pembangunan dan penanganan berbagai persoalan di Papua.
“Jadi, publik tidak mengetahui kinerja wapres dalam penanganan percepatan pembangunan di Papua. Karena itu, seharusnya Presiden Prabowo mengevaluasi wapres dalam memimpin percepatan pembangunan dan penanganan masalah di Papua,” tegasnya.
Jamiluddin juga mendorong agar hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Menurutnya, transparansi diperlukan karena penugasan tersebut menggunakan anggaran negara.
“Presiden perlu menyampaikan hasil evaluasi tersebut. Hal itu perlu diketahui masyarakat karena penugasan Gibran ke Papua menggunakan anggaran negara,” ujarnya.
Ia menegaskan publik berhak mengetahui sejauh mana capaian penugasan khusus yang diberikan kepada Gibran, terutama terkait pemerataan pembangunan dan penanganan HAM di Papua.
“Dengan begitu publik tahu kinerja wapres yang sesungguhnya. Hal itu menjadi hak publik untuk mengetahuinya karena penugasan spesifik tersebut menggunakan APBN,” demikian Jamiluddin.

















































































































