UPDATE

NASIONAL

Dua Tahun Prabowo, Pengamat Soroti Kinerja Gibran di Papua

BANDA ACEH – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai layak dievaluasi, terutama terkait penugasan khusus yang diberikan Presiden.

Pengamat komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan Presiden memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja wakil presiden berdasarkan tugas-tugas yang didelegasikan kepadanya.

“Presiden berhak menilai kinerja wapres berdasarkan penugasan spesifik. Hal itu dapat dilakukan karena wapres melaksanakan tugas-tugas spesifik yang didelegasikan atau dikuasakan oleh presiden,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Kamis, 10 September 2026.

Menurutnya, dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, sedangkan wakil presiden secara konstitusional berkedudukan sebagai pembantu Presiden.

Karena mandat tersebut berasal langsung dari Presiden, Jamiluddin menilai evaluasi terhadap pelaksanaan tugas wakil presiden merupakan hal yang wajar, termasuk melalui pemantauan dan permintaan laporan secara berkala.

Salah satu penugasan khusus Prabowo kepada Gibran berkaitan dengan percepatan pembangunan dan penanganan berbagai persoalan di Papua. Penugasan tersebut disampaikan Presiden pada 8 Juli 2025.

Dalam penugasan itu, Gibran juga menjadi Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua. Ia diharapkan mengakselerasi pembangunan fisik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Papua.

Selain pembangunan, Gibran juga dibebani penanganan isu hak asasi manusia (HAM) dan mendorong pendekatan dialog damai dalam penyelesaian persoalan di Papua.

Untuk menjalankan tugas tersebut secara optimal, Jamiluddin menilai wakil presiden perlu melakukan kunjungan kerja secara berkala ke Papua guna menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat langsung pelaksanaan program pemerintah.

Sejauh ini, Gibran diketahui telah mengunjungi sejumlah wilayah Papua, di antaranya Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Namun, Jamiluddin menilai publik belum mengetahui secara jelas capaian dari berbagai kunjungan dan penugasan tersebut.

“Namun publik tidak mengetahui apa capaian kerja wapres dalam penugasan spesifik dari presiden. Misalnya capaian penangaan HAM di Papua, publik sama sekali tidak tahu perkembangannya,” ujarnya.

Ia menyoroti masih munculnya pemberitaan mengenai konflik bersenjata di Papua serta tuntutan masyarakat terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2
Story Terbaru
MEMUAT STORY...

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.