Sementara pendidikan bergulat dengan sengketa semacam itu, sektor lain justru menikmati kenaikan anggaran yang tidak kalah fantastis. Kementerian Pertahanan mendapat pagu Rp187,1 triliun untuk 2026, sebagian besar dipakai membeli dan merawat alat utama sistem persenjataan lintas matra TNI. Selain pagu resmi tersebut, pemerintah bahkan menyuntikkan dana cadangan tambahan sebesar Rp150,55 triliun ke pos belanja lain-lain untuk fungsi pertahanan, sehingga total anggaran pertahanan tahun ini diperkirakan tembus sekitar Rp337 triliun, menjadikannya salah satu pos belanja terbesar dalam sejarah fiskal negara. Menariknya, dana cadangan pertahanan ini muncul dengan cara mengurangi pos cadangan untuk pelayanan umum, yang selama ini biasa dipakai menambal kekurangan belanja pegawai, termasuk di sektor pendidikan.
Belum selesai di situ. Untuk ketahanan pangan, pemerintah menyiapkan Rp164,4 triliun, mencakup subsidi pupuk Rp46,9 triliun, dana lumbung dan cadangan pangan Rp53,3 triliun, serta suntikan untuk Bulog sebesar Rp22,7 triliun, sementara anggaran Kementerian Pertanian sendiri melonjak dari pagu awal Rp13,75 triliun menjadi Rp40 triliun demi mengejar target swasembada beras dan jagung. Di sektor pertambangan, meski sumber dananya lebih banyak berasal dari investasi swasta dan badan usaha milik negara ketimbang APBN murni, pemerintah tetap memberi karpet merah dengan menargetkan proyek hilirisasi mineral senilai Rp618 triliun sepanjang 2026, mencakup smelter nikel, tembaga, dan bauksit, sembari mengejar penerimaan negara bukan pajak dari sektor minerba yang ditargetkan Rp133,93 triliun.
Jika kita jajarkan semua angka ini, gambaran besarnya menjadi lebih jujur ketimbang pidato-pidato seremonial tentang pentingnya sumber daya manusia. Senjata, makanan, dan tambang mendapatkan aliran dana yang deras dan relatif tidak diperdebatkan legitimasinya, sedangkan anggaran pendidikan, yang secara nominal memang paling besar, justru harus berbagi label dengan program lain sehingga porsi murninya untuk kelas, guru, dan buku menjadi kabur dan dipersoalkan hingga ke Mahkamah Konstitusi.
Pola ini, jika kita jujur, sebenarnya mengulang logika lama yang pernah saya bahas dalam konteks sejarah perbudakan dan kolonialisme pengetahuan. Penguasa zaman dahulu tahu betul bahwa rakyat yang kenyang perutnya namun kosong pikirannya jauh lebih mudah diatur ketimbang rakyat yang cerdas dan kritis. Ada pepatah lama dalam ekonomi politik yang menyebutnya sebagai dilema antara guns and butter, antara senjata dan mentega, yaitu pilihan sulit negara dalam membagi anggaran terbatas antara kekuatan militer dan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, dalam banyak kasus di berbagai negara, termasuk yang tampak dalam angka-angka APBN kita tahun ini, pendidikan sering kali menjadi korban ketika kedua kebutuhan tersebut, plus kebutuhan pangan dan ambisi hilirisasi tambang, harus diperebutkan dalam satu meja perundingan anggaran yang sama.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
