Barangkali ada yang membela dengan mengatakan bahwa makan bergizi gratis pun sebenarnya adalah investasi pendidikan, sebab anak yang lapar sulit berkonsentrasi belajar. Argumen ini tidak sepenuhnya salah, dan saya pribadi tidak keberatan dengan niat programnya. Akan tetapi, mencampur anggaran gizi dengan anggaran gaji guru dan buku pelajaran dalam satu label yang sama berisiko membuat kita kehilangan kemampuan mengukur secara jujur: berapa sebenarnya uang negara yang benar-benar mengalir untuk mencerdaskan, bukan sekadar mengenyangkan.
Pada akhirnya, tulisan ini bukan ajakan untuk membenci program makan gratis, membenci tentara, ataupun membenci petani dan pertambangan, sebab semua itu punya tempatnya masing-masing dalam pembangunan bangsa. Yang perlu kita renungkan bersama adalah bagaimana cara negara menyusun prioritas ketika sumber daya terbatas, dan apakah pendidikan selalu harus menjadi pos yang paling mudah dikorbankan atau disamarkan angkanya demi memenuhi mandat konstitusi di atas kertas.
Ada beberapa langkah yang, menurut saya, layak terus disuarakan bersama. Pertama, mendesak agar anggaran program non-inti seperti Makan Bergizi Gratis dikeluarkan sepenuhnya dari label “fungsi pendidikan” dan dihitung sebagai perlindungan sosial atau kesehatan, sebagaimana yang sudah dipersoalkan lewat uji materi ke Mahkamah Konstitusi, sehingga mandat 20 persen APBN benar-benar mencerminkan belanja untuk sekolah dan guru. Kedua, mendorong transparansi penuh dari Kementerian Keuangan tentang penyaluran dana ke daerah, mengingat sudah ada laporan penurunan dana ke ratusan kabupaten yang berdampak langsung pada kesejahteraan guru honorer. Ketiga, mengawal agar kenaikan anggaran pertahanan dan hilirisasi tambang, sebesar apa pun kebutuhannya bagi kedaulatan dan ekonomi bangsa, tidak lantas membuat publik lupa untuk menagih realisasi nyata anggaran pendidikan yang tersisa bagi ruang kelas dan buku pelajaran.
Jika penguasa di masa lalu menjaga kekuasaannya dengan membuat rakyatnya tetap lapar akan huruf, mungkin pertanyaan yang lebih relevan hari ini bukan lagi soal siapa yang melarang kita membaca, melainkan soal siapa yang diam-diam membuat anggaran untuk membaca dan belajar itu semakin sulit dibedakan dari pos anggaran lain. Selama kita masih mau bertanya dan menghitung angka-angka ini secara kritis, setidaknya kita belum sepenuhnya menjadi rakyat yang mudah dibuat lupa.
Sumber data yang digunakan:
CNBC Indonesia, “Kementerian Pertahanan Dapat Rp187 Triliun, Berapa Buat Alutsista?”, 2 Februari 2026
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
