Sedangkan, sebanyak 15,5 persen responden memilih pemindahan tugas, 10 persen menginginkan menteri tetap dipertahankan, dan 5 persen memilih pemberian target perbaikan. Adapun 2 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Fadhly menegaskan, angka tersebut merupakan pilihan responden dalam konteks pertanyaan survei. Sementara itu, keputusan terkait pengangkatan maupun pemberhentian menteri tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Survei juga menyoroti penilaian masyarakat terhadap fungsi legislatif dan pengawasan DPR. Dalam aspek tersebut, persoalan yang paling banyak disorot responden adalah lambatnya penyelesaian RUU Perampasan Aset dengan persentase 43,5 persen.
Berikutnya, sebanyak 23,5 persen responden menyoroti lemahnya pemberantasan korupsi. Kemudian 18 persen menilai pengawasan terhadap program prioritas pemerintah masih kurang, 10 persen menyoroti lemahnya pengawasan harga pangan dan kebutuhan pokok, serta 3 persen menilai penyerapan aspirasi masyarakat masih kurang.
Menurut Fadhly, temuan itu menunjukkan aspek yang menjadi perhatian responden meliputi hasil program, integritas, ketepatan kebijakan, komunikasi, dan responsivitas.
“Pesan utama yang dapat dibaca dari survei ini adalah adanya tuntutan responden terhadap peningkatan kinerja pemerintahan, integritas pejabat publik, efektivitas program, serta pengawasan politik yang berjalan efektif. Temuan survei ini diharapkan menjadi bahan evaluasi, sementara keputusan mengenai pejabat maupun arah kebijakan tetap berada pada institusi yang memiliki kewenangan,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, durvei Vox Politica Research dilaksanakan pada 15–25 September lalu melalui wawancara telepon terhadap 1.200 responden yang tersebar di 27 provinsi. Pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen
Beri Komentar