“Kalau saya ketika itu jadi ketua pokja Debat dan pokja kampanye, maka tanggung jawab untuk kemudian melakukan verifikasi dan mendatangi itu ada pada tim,” ungkapnya.
Di samping itu, Putu menyampaikan argumentasi penguatnya, dengan menyebut tugas verifikasi ke lapangan tidak harus dilakukan oleh komisioner, tetapi bisa dilakukan jajaran yang ada pada pokja atau divisi kerja terkait.
“Saya ingin mengatakan tidak harus tujuh orang (komisioner KPU) ini datang, karena di situ ada pokja. Maka pertanyaan ini sebetulnya menarik, nanti dicek siapa sebetulnya yang dapat tugas di pokja yang Pilpres ini, untuk berkomunikasi dengan pihak yang menjalankan dokumen itu, dan siapa yang seharusnya datang,” ucapnya.
“Dalam konteks ini saya tidak ingin menyalahkan komisionernya, karena di situ sudah ada pokja. Tim pokja inilah yang seharusnya menjalankan tugas-tugas teknis itu,” demikian Putu.
Beri Komentar