“Enggak penolakan, ya. Hanya koordinasi tentang apakah pimpinannya akan menindaklanjuti melalui prosedur seperti apa,” kata Khozinudin.
“Nah, terakhir karena mereka merasa tidak punya wewenang, ya kami serahkan kewenangan itu kepada siapa,” lanjutnya.
Khozinudin mengatakan, surat tersebut berisi saran agar Prabowo mengambil langkah aktif dalam polemik persyaratan pencalonan Gibran dengan menyarankan Wakil Presiden tersebut mengundurkan diri atau berhenti dari jabatannya.
“Substansinya adalah kami menyarankan kepada Pak Prabowo Subianto untuk bertindak aktif dalam kemelut atau sengketa masalah wapres ini, dengan memberikan saran kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri atau berhenti dari jabatannya,” jelasnya.
Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang diajukan HM Subhan. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
“Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” bunyi putusan sebagaimana dikutip dari laman Kepaniteraan MA, Jumat (30/10/2026).
Subhan menggugat Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku pihak penerbit dokumen. Dia mengajukan tiga petitum, yakni meminta pengadilan menyatakan surat keterangan penyetaraan tidak sah, memerintahkan pencabutan dokumen dari pihak yang menguasai atau memegangnya, serta mengabulkan seluruh permohonan penggugat
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
