Prof Jimly: Gibran Sudah Memenuhi Syarat Dimakzulkan

BANDA ACEH  — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie menilai, putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum dapat menjadi pintu masuk proses pemakzulan atau impeachment.

Jimly bahkan menilai, secara konstitusional, Gibran telah memenuhi salah satu alasan dasar untuk dimakzulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Menurut Jimly, putusan MA tersebut memiliki benang merah dengan pertimbangan hukum dalam putusan MK terkait gugatan sebelumnya mengenai syarat pencalonan Gibran sebagai Wapres dua tahun lalu.

Jimly menegaskan, putusan MA kini menghadirkan fakta baru yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam proses sengketa hasil pemilihan presiden di MK dua tahun lalu.

“Esensinya putusan Mahkamah Agung itu membuktikan bahwa sebenarnya cawapres Gibran temporer itu tidak memenuhi syarat,” ujar Jimly dalam kanal YouTube dalam program talkshow ROSI di KompasTV sebagaimana dikutip pada Kamis (5/11/2026).

Jimly menjelaskan, status Gibran sebagai wakil presiden sejak dilantik hingga saat ini tidak serta-merta menjadi tidak sah. Sebab, pada saat sengketa hasil pemilu diputus MK, Gibran dinyatakan memenuhi syarat sehingga status kemenangannya tetap sah.

Namun, menurut dia, munculnya bukti atau fakta baru melalui putusan MA membuka persoalan konstitusional yang berbeda.

“Dulu dua tahun yang lalu dia memenuhi syarat. Sudah diputus waktu perselisihan hasil pemilu oleh MK, dia memenuhi syarat, maka dia sah. Maka statusnya sebagai pemenang dan juga sebagai wakil presiden sampai 2026 itu sah, enggak ada masalah,” jelasnya.

“Tetapi ada novum, ada bukti baru, ada fakta baru yang membuktikan, ‘Eh, ternyata dia sebetulnya enggak memenuhi syarat’. Nah, itu dipertegas oleh putusan Mahkamah Agung,” sambung Jimly.

Jimly kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur alasan pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya.

Salah satu alasan pemberhentian adalah apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Selain itu, terdapat alasan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Menurut Jimly, frasa “tidak lagi memenuhi syarat” tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebagai ketidakmampuan menjalankan tugas akibat kondisi kesehatan.

Banda Aceh

13.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

14.00 WIB

30 °C

Berawan

Aceh Selatan

13.00 WIB

25 °C

Berawan

Aceh Tenggara

13.00 WIB

27 °C

Berawan

Bali

14.00 WITA

33 °C

Cerah

Banten

13.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

13.00 WIB

29 °C

Udara Kabur

DI Yogyakarta

13.00 WIB

30 °C

Cerah

Jakarta Pusat

13.00 WIB

32 °C

Berawan

Jambi

13.00 WIB

30 °C

Berawan

Kalimantan Barat

13.00 WIB

30 °C

Berawan

Kalimantan Selatan

15.00 WITA

32 °C

Petir

Kalimantan Timur

14.00 WITA

28 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Utara

15.00 WITA

30 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Tengah

14.00 WIB

33 °C

Udara Kabur

Lampung

13.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

14.00 WITA

30 °C

Cerah

Palu

14.00 WITA

28 °C

Berawan

Pangkal Pinang

13.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Riau

13.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Sumatera Selatan

14.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Sumatera Utara

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

13.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

14.00 WIB

32 °C

Udara Kabur

Kepulauan Riau

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

13.00 WIB

29 °C

Berawan

Jawa Tengah

14.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Jawa Timur

14.00 WIB

37 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)