BANDA ACEH – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mendapat perhatian di parlemen. Empat partai Politik disebut tengah mempertimbangkan penyelidikan terhadap pemenuhan syarat Gibran sebagai wakil presiden.
Kabar ini diungkap kantor berita Reuters dalam laporan 5 November 2026. Menariknya, tiga dari empat partai yang disebut sedang mempertimbangkan langkah tersebut merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan komunikasi antarpartai di DPR semakin intensif untuk menggunakan hak konstitusional parlemen. Sementara itu, perwakilan PKS Muhammad Kholid menyebut partainya masih mengkaji sejumlah opsi dan menjalin komunikasi dengan partai lain.
Namun, belum ada kesepakatan resmi untuk mengajukan pemakzulan. Reuters juga tidak menyebut secara lengkap tiga partai lain yang dimaksud.
Polemik ini berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi objek gugatan di MK dan MA.
Dalam putusan 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Namun, permohonan tersebut tidak diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara perselisihan hasil pemilu.
Tak berselang lama, MA mengabulkan kasasi Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar surat tersebut ditarik untuk dimusnahkan.
Dua putusan itu kini menjadi rujukan dalam desakan agar persoalan syarat pendidikan Gibran ditindaklanjuti melalui jalur politik.
DPR memiliki mekanisme untuk mengajukan hak menyatakan pendapat terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan presiden atau wakil presiden. Berdasarkan Pasal 210 UU MD3, usulan itu dapat diajukan sedikitnya 25 anggota DPR dengan disertai bukti yang sah.
Jika disetujui dalam rapat paripurna, pendapat DPR akan dibawa ke MK untuk diuji. Apabila MK membenarkan pendapat tersebut, proses dapat berlanjut ke MPR untuk memutuskan pemberhentian.
Peta kekuatan partai di DPR membuat perkembangan ini semakin menarik. Reuters mencatat koalisi Prabowo menguasai sekitar 81% kursi parlemen. PDIP menjadi satu-satunya partai di luar koalisi, sementara tujuh partai lainnya mendukung pemerintahan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru