PKB memiliki 68 kursi DPR berdasarkan hasil Pemilu 2024, sementara Gerindra menguasai 86 kursi. Jumlah tersebut menunjukkan keduanya mempunyai basis politik yang berarti dalam parlemen. Namun, jumlah kursi partai bukan jaminan otomatis bahwa seorang kandidat akan memperoleh dukungan mayoritas anggota MPR.
Dasco dan Muhaimin juga bukan satu-satunya nama yang dibicarakan. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Sugiono, dan Pramono Anung termasuk figur yang muncul dalam pembahasan publik mengenai pengganti Gibran. Dari sisi kekuatan partai, PDI Perjuangan memiliki 110 kursi DPR, sedangkan Partai Demokrat menguasai 44 kursi.
Meski namanya disebut dalam bursa, AHY telah menyatakan Partai Demokrat tidak mengajukan kandidat dan menyerahkan kewenangan pengusulan kepada Presiden. Pernyataan tersebut penting untuk membedakan spekulasi politik dari langkah pencalonan yang benar-benar dilakukan partai. Hingga laporan ini disusun, belum ditemukan pengumuman resmi mengenai dua nama pilihan Prabowo.
Ujian Konstitusi dan Kepentingan Publik
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Presiden mengusulkan dua calon, sedangkan MPR menentukan siapa yang terpilih. Dengan demikian, keputusan akhir bukan hanya berada di tangan Presiden, tetapi juga melalui mekanisme perwakilan.
Bagi masyarakat, persoalan terpenting sebenarnya bukan siapa yang paling kuat melakukan lobi politik. Calon wakil presiden harus dinilai berdasarkan kapasitas pemerintahan, integritas, kemampuan mengelola kebijakan, dan kesediaannya menjaga konstitusi. Kebutuhan tersebut semakin penting karena pemerintahan masih harus menghadapi tantangan ekonomi dan berbagai persoalan nasional.
Dasco dan Muhaimin dapat menjadi dua contoh pilihan politik dengan konsekuensi berbeda, tetapi keduanya belum berstatus calon resmi. Prabowo masih memiliki kewenangan mempertimbangkan tokoh lain sebelum menyerahkan dua nama kepada MPR. Pada akhirnya, publik berhak menuntut agar pengisian jabatan wakil presiden tidak berhenti sebagai pembagian kursi elite, melainkan menghasilkan pemimpin yang mampu bekerja bagi kepentingan negara.(*)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru