Kedua, ruang gerak politik Dasco dikhawatirkan menjadi lebih terbatas. Jamiluddin menilai jabatan wakil presiden memiliki banyak agenda protokoler dan kegiatan seremonial yang berpotensi mengurangi keleluasaan manuver politik dibandingkan ketika menjabat sebagai pimpinan DPR.
Padahal, menurutnya, Gerindra masih membutuhkan Dasco untuk menjalankan komunikasi informal dengan berbagai lapisan masyarakat dan melakukan manuver politik strategis bagi kepentingan partai.
Ketiga, penempatan presiden dan wakil presiden dari partai yang sama berpotensi mengganggu keseimbangan pembagian kekuasaan di antara partai-partai koalisi.
Jamiluddin mengingatkan, kondisi tersebut dapat memengaruhi soliditas partai pendukung pemerintah. Bahkan, kekecewaan sejumlah partai berpotensi berlanjut hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Jika sebagian partai koalisi tidak lagi mendukung Prabowo dalam kontestasi mendatang, kinerja Kabinet Merah Putih dikhawatirkan ikut terganggu.
Kami memakai cookie agar situs berjalan dan aman, untuk statistik pembaca, dan untuk menayangkan iklan. Anda dapat menerima semuanya atau hanya cookie penting. Baca Kebijakan Cookie