Menurut dia, setelah Idham Azis dipercaya menjadi Kapolri, posisi dalam jaringan satuan tugas yang dibicarakannya disebut dilanjutkan oleh Ferdy Sambo.
Keterangan ini menjadi menarik karena nama Sambo pernah menjadi pusat perhatian nasional setelah terungkapnya kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.
Kisman mempertanyakan keberadaan uang yang disebut-sebut disita dari rumah Sambo.
“Pertanyaannya hari ini, di mana duit-duit yang disita di rumah Sambo itu? Enggak jelas,” ujarnya.
Pernyataan mengenai uang sitaan tersebut juga perlu diperjelas melalui dokumen penyitaan dan proses hukum yang berkaitan. Tidak boleh langsung disimpulkan bahwa uang tersebut berasal dari aktivitas satuan tugas atau jaringan penyadapan.
Bagian paling menarik dari pengungkapan Kisman adalah klaim mengenai adanya perencanaan regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri.
Ia mengaku memperoleh informasi dari sejumlah anggota Densus 88 yang disebut mengalami perpecahan internal.
Menurut Kisman, kelompok tersebut bahkan telah menyiapkan lima nama yang diproyeksikan menjadi Kapolri setelah Tito Karnavian.
Nama pertama adalah Idham Azis, yang kemudian benar-benar menggantikan Tito sebagai Kapolri pada 2019.
Berikutnya Listyo Sigit Prabowo, yang menggantikan Idham Azis pada 2021.
Setelah itu, menurut Kisman, muncul nama Ferdy Sambo sebagai salah satu kandidat yang dipersiapkan. Namun, rencana tersebut gagal setelah Sambo terseret kasus pembunuhan Brigadir Yosua.
Kisman kemudian menyebut nama Asep Edi Suheri, Dedi Murti, dan Ahrie Sonta sebagai nama-nama lain dalam jalur regenerasi yang diklaimnya.
“Sambo gagal, maka disiapkan namanya Asep Edi Suheri. Setelah Asep, namanya Dedy Murti Haryadi. Setelah Dedy Murti, namanya Ahrie Sonta,” ungkapnya.
Kisman menilai persoalan paling serius terletak pada besarnya kemampuan pihak yang menguasai teknologi penyadapan.
Dengan kemampuan tersebut, menurut dia, berbagai rencana dan komunikasi di lingkaran kekuasaan dapat diketahui oleh pihak yang memiliki akses terhadap perangkat penyadapan.
“Jadi dengan kewenangan mereka untuk bisa melakukan penyadapan ini, mereka bisa dengan leluasa. Rencana apa pun yang ada di lingkaran Presiden itu mereka tahu,” katanya.


















































































































