“Ini penting untuk mengukur seberapa perlu, seberapa penting suatu instansi melakukan pengadaan barang dan jasa tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dugaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan, Budi menyebut persoalan tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Pemeriksaan awal dapat dilakukan oleh masing-masing instansi melalui aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), seperti inspektorat, maupun pimpinan lembaga.
Hasil pemeriksaan tersebut nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah dugaan penyimpangan hanya berkaitan dengan persoalan administrasi atau sudah mengarah pada tindak pidana korupsi. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana, instansi terkait dapat meneruskannya kepada aparat penegak hukum.
“Namun langkah pertama yang penting dilakukan adalah melakukan pengecekan kembali ya, dilakukan evaluasi ya berkaitan dengan proses-proses, tahapan-tahapan yang dilalui dalam PBJ tersebut,” tutur Budi.
Mengenai isu dugaan konflik kepentingan tersebut, KPK terus mengikuti perkembangan informasi yang beredar di ruang publik. Lembaga antirasuah itu juga melakukan analisis terhadap pemberitaan terkait persoalan tersebut.
Selain mendorong evaluasi internal, KPK mempersilakan kementerian dan lembaga berkonsultasi apabila membutuhkan pendampingan atau penjelasan mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan.
“Tentu KPK juga terbuka ya, jika memang ada kebutuhan instansi-instansi terkait untuk melakukan konsultasi kepada KPK berkaitan dengan hal tersebut,” pungkasnya




















































































































Komentar Terbaru