Puluhan Ribu Tanah Wakaf Aceh Dinilai Belum Optimal, DPR Aceh Siap Perkuat Regulasi

BANDA ACEH – Sekretaris Komisi VII DPR Aceh, Yahdi Hasan, M.Kom., menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat peran Baitul Mal dalam mengelola aset wakaf secara lebih produktif.

Hal ini ia sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengarusutamakan Kekhususan Aceh dalam Revisi Undang-Undang Wakaf Indonesia”, Kamis (14/8/2025) di Aula Prof. Madjid Ibrahim, Bappeda Aceh.

Yahdi menyebut, Baitul Mal merupakan mitra kerja strategis Komisi VII DPR Aceh dan saat ini pihaknya sedang merevisi Qanun Aceh tentang Baitul Mal. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola wakaf, baik dari sisi regulasi maupun pemanfaatannya.

Menurutnya, Aceh memiliki aset wakaf yang sangat besar, mencapai puluhan ribu bidang tanah. Selama ini, sebagian besar tanah wakaf digunakan untuk pendidikan, kegiatan keagamaan, dan perkuburan. “Manfaat ekonominya masih lemah. Padahal, kalau dikelola dengan baik, aset wakaf bisa menjadi sumber penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini ada perubahan positif di mana pengelolaan tanah wakaf mulai diarahkan pada sektor-sektor yang lebih produktif secara ekonomi. Namun, optimalisasi ini perlu payung hukum dan dukungan kebijakan yang lebih kuat.

FGD tersebut juga menghadirkan Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar yang memaparkan sejumlah usulan revisi UU Wakaf untuk mengakomodasi kekhususan Aceh. Salah satunya adalah penegasan dalam UU bahwa pengaturan wakaf di Aceh dilakukan melalui Qanun Aceh sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2006, serta penetapan bahwa kedudukan dan fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Aceh dijalankan oleh Baitul Mal.

Al Yasa’ juga mengusulkan perubahan pada definisi dan bentuk nazhir, yakni mengganti istilah nazhir perseorangan menjadi Badan Wakaf atau Badan Hukum Wakaf, agar selaras dengan konsep fiqih. Selain itu, ia menyoroti perlunya memperluas wilayah kerja nazhir dan menambah tugas-tugasnya, termasuk penyaluran manfaat wakaf kepada penerima (mauquf ‘alayh) serta perencanaan dan pelaporan yang lebih transparan.

Dalam pengelolaan wakaf, ia juga membuka peluang pemanfaatan benda bergerak seperti saham, hak kekayaan intelektual, bahkan perusahaan, sebagai objek wakaf. “Bahkan, di Aceh bisa dirancang pembentukan bank wakaf sebagai lembaga pengelola dana wakaf yang bersifat produktif,” paparnya.

Menariknya, dalam FGD tersebut juga mengemuka sebuah usulan yang dinilai sangat penting, yakni perlunya sensus tanah wakaf seluruh Aceh. Langkah ini diyakini akan menjadi fondasi data yang akurat untuk perencanaan, perlindungan, dan optimalisasi pengelolaan wakaf ke depan.

Banda Aceh

12.00 WIB

28 °C

Berawan

Kota Langsa

13.00 WIB

28 °C

Berawan

Aceh Selatan

13.00 WIB

27 °C

Berawan

Aceh Tenggara

13.00 WIB

25 °C

Berawan

Bali

14.00 WITA

33 °C

Cerah

Banten

13.00 WIB

31 °C

Berawan

Bengkulu

13.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

13.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Jakarta Pusat

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

12.00 WIB

32 °C

Berawan

Kalimantan Barat

13.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Selatan

14.00 WITA

35 °C

Cerah

Kalimantan Timur

13.00 WITA

31 °C

Udara Kabur

Kalimantan Utara

13.00 WITA

31 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Tengah

13.00 WIB

34 °C

Udara Kabur

Lampung

12.00 WIB

32 °C

Berawan

Nusa Tenggara Barat

13.00 WITA

31 °C

Hujan Ringan

Palu

14.00 WITA

32 °C

Udara Kabur

Pangkal Pinang

12.00 WIB

33 °C

Berawan

Riau

12.00 WIB

29 °C

Berawan

Sumatera Selatan

13.00 WIB

31 °C

Berawan

Sumatera Utara

13.00 WIB

30 °C

Berawan

Sumatera Barat

12.00 WIB

24 °C

Hujan Petir

Kepulauan Bangka Belitung

12.00 WIB

33 °C

Berawan

Kepulauan Riau

11.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

13.00 WIB

23 °C

Berawan

Jawa Tengah

12.00 WIB

33 °C

Cerah

Jawa Timur

12.00 WIB

34 °C

Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)