BANDA ACEH -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meradang. Bendahara Negara ini tak kuasa menahan kekecewaan melihat mandeknya proyek Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) atau PLTSa di Makassar.
Hal itu ia sampaikan dalam sidang debottlenecking Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) di Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026. Sasaran tembaknya adalah Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Nani Hendiarti.
Purbaya mempertanyakan konsistensi regulasi yang disusun Kemenko Pangan pimpinan Zulkifli Hasan (Zulhas). Baginya, perubahan “arah angin” proyek di tengah jalan hanya akan merusak citra investasi Indonesia.
“Ibu yang bikin peraturan ini. Jelaskan ke saya, kenapa ada usulan yang membuat ketidakpastian baru?” semprot Purbaya kepada Nani Hendiarti.
Ketegangan ini bermula saat PT Sarana Utama Synergy (SUS), Stephen Yee mengadu. Mereka merasa “dikerjai” oleh perubahan kebijakan sepihak Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin.
Stephen menjelaskan, proyek PLTSa tersebut sebelumnya telah disepakati berada di KIMA Tamalanrea berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 dengan kapasitas pengolahan 1.300 ton sampah per hari.
Namun belakangan, Pemkot Makassar mengubah arah proyek dengan mengacu pada Perpres Nomor 109 Tahun 2025 dan memindahkan lokasi pembangunan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang di Kecamatan Manggala, setelah ada nilai investasi senilai Rp3 triliun disiapkan oleh pemenang tender bersama Danantara.
Padahal, pada 24 September 2024 lalu Shanghai SUS Environment Co Ltd dan Pemerintah Kota Makassar, Indonesia telah resmi menandatangani Perjanjian Kerja sama proyek PSEL (Waste to Energy) di Makassar.
“Jadi, peralihan ke tujuan 109 akan berdampak material terhadap kewajiban dan komitmen investasi SUS yang ada berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani,” kata Stephen.
Perubahan arah proyek itu diketahui mencuat usai kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pengelolaan Sampah Zulkifli Hasan ke TPA Antang bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin pada Februari 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Zulhas mendukung penuh pembangunan PLTSa di TPA Antang karena dinilai lebih mudah secara akses dan tidak memerlukan biaya tambahan pemindahan sampah.
“Kalau memang di sini sudah tempat pembuangan akhir sampah, lebih gampang prosesnya. Akses keluar masuknya sudah ada. Tidak perlu lagi memaksakan pembangunan di lokasi baru,” ujar Zulkifli kala itu.
Ia juga mengingatkan pembangunan di lokasi baru berpotensi memicu penolakan masyarakat dan memperlambat proyek.
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Beri Komentar