Penulis: PLE Priatna*INDONESIA menjadi anggota Dewan Perdamaian ini, berkongsi dengan Presiden Trump ketua tunggal seumur hidup, dan kekuasaan kolonial Israel untuk turut pertama melucuti eksistensi pejuang kemerdekaan Hamas.Ini formula kongsi kebijakan Amerika Serikat dan kuasa kolonial Israel di Palestina. Formula perkongsian militer, Indonesia dengan AS dan juga kuasa kolonial Israel untuk memberi mandat pihak otoritas Palestina (Fatah) yang kalah pemilu legislatif di Gaza, untuk selanjutnya justru memegang kekuasaan Palestina merdeka.
Persekongkolan ala Dewan Perdamaian ini membentuk pemerintah Palestina sangat tidak demokratis. Ironisnya, mau tidak mau Indonesia sepakat membentuk Pemerintahan boneka di Palestina, atas otorisasi Dewan dengan kuasa kolonial Israel.
Indonesia dalam persekongkolan Dewan ini sepakat melucuti Hamas, pemenang pemilu legislatif itu bahkan untuk selanjutnya menyetujui tidak boleh berkuasa lagi. Aliansi militer dalam Internasional Stabilization Force, pasukan penjaga perdamaian, bila nantinya dibentuk pasukan gabungan dari berbagai negara ini di bawah kendali militer AS, Jenderal Jaspers. Bukan di bawah kendali netral lembaga PBB.
Pasukan prajurit TNI profesional yang diterjunkan, pada gilirannya bila diijinkan nantinya, terlibat dalam misi ISF ini, harus berpihak pada Palestina yang terjajah atau menjaga Israel, pemegang kuasa kolonial yang didukung AS?
Tidak mengejutkan Indonesia bergabung dengan Trump ini pun jelas bisa bertentangan dengan prinsip Politik luar negeri bebas aktif, demikian ujar TB Hasanudin, anggota Komisi I DPR.
Sederet kritik tajam disampaikan Jusuf Kalla, Komisi I TB Hassanudin, Dino Pati Jalal, PBNU, Ustad Masjid New York, Samsi Ali dan Ustad Felix Siaw dan masyarakat luas di media sosial, tak menghentikan Pemerintah RI jalan terus bahkan lanjut membayar iuran sebesar Rp16,9 Triliun untuk menjadi anggota permanen Dewan Perdamaian.
Tak ada penjelasan lebih detil, argumentasi cerdas dari Menlu Sugiono mengapa harus beraliansi dengan Trump dan kuasa kolonial Israel tanpa melibatkan otoritas Palestina, sementara Eropa keras menolaknya.
Aliansi jejaring antek antek asing AS ini bekerja melalui tangan Menlu Marco Rubio, Jared Kushner (menantu Trump), Marc Rowan, Steve Witkoff, Tony Blair, Yokir Gabay, Jenderal Jasper dan sederet tokoh intelijen CIA, Mossad diam-diam mewakili petinggi Zionis, untuk kemudian menentukan prospek masa depan Palestina.
Melihat personel itu, tidak mengherankan bahwa Piagam Dewan Perdamaian (DP) bentukan Trump ini, ternyata sama sekali tidak melibatkan warga Gaza dan Palestina, walaupun menyebut New Gaza.
Beri Komentar