Dalam konteks kenaikan harga minyak goreng, pengawasan parlemen yang efektif seharusnya mampu untuk menemukan solusi jangka pendek maupun jangka panjang.
Bagaimana pengawasan parlemen memastikan minyak goreng murah untuk rakyat, ketersediaannya terjaga, dan petani sawit memperoleh keuntungan dari kegiatan berkebun sawit. Fungsi pengawasan parlemen dituntut untuk dapat menjangkau urusan minyak goreng dari hulu hingga hilir. Lebih dari tata niaga, melainkan mencakup tata kelola.
Pengawasan yang efektif merupakan kontribusi jangka panjang terpenting yang dapat diberikan oleh Anggota DPR untuk demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (George Tsereteli: 2019). Pengawasan parlemen tidak hanya memastikan bahwa kebijakan negara -dalam hal ini tata kelola minyak goreng- dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik, tetapi juga harus mampu menemukan permasalahan yang muncul dan meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam implementasi kebijakan itu, baik kasuisitik maupun sistemik.
Tata kelola minyak goreng nasional dari hulu hingga hilir bersifat multisektor, karenanya dibutuhkan pengawasan lintas komisi-komisi DPR. Pengawasan dimulai dari pengadaan tanah dan investasi, pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, hingga distribusi dan harga.
Oleh karena itu, DPR dituntut untuk mengembangkan metode baru dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap tata kelola minyak goreng
Alih-alih pengawasan sporadis, DPR seharusnya mulai mengembangkan fungsi pengawasan secara sistematik dan sistemik dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPR terhadap pemerintah. Pengawasan sporadis hanya tampak ramai di permukaan, tapi belum tentu mampu menjawab persoalan.
Pengawasan sistematik mengacu pada proses pengawasan secara terencana, terstandar, terstruktur, terukur dengan langkah-langkah dan tindak lanjut yang lebih jelas serta mengacu pada peraturan yang berlaku, melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis pada nilai-nilai akuntabilitas.
Dengan pengawasan sistematik DPR dapat memahami duduk permasalahan yang sebenarnya, apakah terkait aktor, kebijakan, perilaku pasar atau persoalan lainnya.
Pengawasan sistemik mengacu pada objek pengawasan, yaitu sistem dari tata kelola minyak goreng yang dikembangkan oleh pemerintah. Wilayah yang dapat dijangkau pemerintah itu sendiri. Dengan cara DPR akan lebih mudah untuk membangun sistem deteksi dini terhadap segala bentuk masalah yang muncul dalam struktur tata kelola minyak goreng nasional.
Mengacu pada dua cara pengawasan di atas, DPR dapat menentukan siklus fungsi pengawasan parlemen yang menyatu dengan siklus legislasi dan siklus penganggaran, termasuk laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adanya siklus fungsi pengawasan ini menuntut parlemen untuk mengambil sikap terhadap satu isu dalam jangka panjang dari implementasi kebijakan yang berkelanjutan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru