“PJ Gubernur Aceh haruslah orang yang mampu menyelesaikan persoalan Aceh secara spesifik, baik dari aspek politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya,” sebutnya.
Jika pemerintah pusat tidak mau ikut disalahkan oleh masyarakat Aceh terkait kinerja Pj Gubernur yang tidak sesuai dengan harapan kata dia. Rasyidin meminta pemerintah pusat untuk menunjuk putra Aceh kali ini yang berkompeten yang ada di Kementerian dalam Negeri yang menjadi PJ Gubernur Aceh sesuai dengan semangat otonomi khusus Aceh.
“Saya khawatir jika PJ Gubernur Aceh bukan berasal dari putra Aceh yang memahami kekhususan dan karakteristik Aceh secara spesifik,” himbau Rasyidin.
Maka, Rasyidin mengkhawatirkan akan ada sentimen pribadi antara Aceh dan pusat apabila nantinya kinerja pejabat Gubernur Aceh yang ditunjuk oleh pemerintah pusat kinerjanya kurang baik dan membawa citra buruk.
“Saya khawatir jika bukan putra Aceh yang menduduki posisi Pj Gubernur Aceh akan muncul citra buruk dan kurang mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat Aceh, di mana salah satunya adalah berkenaan dengan tata kelola anggaran yang tidak efisien, efektif dan resposif yang berdampak buruk bagi pembangunan ekonomi Aceh saat ini,” sebut Rasyidin lagi.
Belum lagi bahkan kata Rasyidin, soal tingginya angka kemiskinan yang mencapai 15,53 persen per Maret 2021 s/d September 2021 yang mengantarkan Provinsi Aceh sebagai Provinsi termiskin di Sumatera.
“Selain itu kita lihat lagi persoalan terkait angka pengangguran misalnya. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Aceh di wilayah perkotaan sebesar 8,13 persen pada Agustus 2021. Tentu ini masih tinggi. Ditambah lagi soal regulasi, kemudahan investasi dan berbagai persoalan publik lainnya yang masih carut marut. Harus ada putra Aceh yang saat ini berada di Jakarta yang bisa mencuci piring kerjaan Nova Iriansyah,” tutup Rasyidin.
















































































































Komentar Terbaru