“Sebelum UU Keuangan Negara Tahun 2003 kita juga masih menyatu (utang pemerintah, BUMN dan utang Bank Sentral). Siapa tahu rasio mereka (negara yang terancam krisis) tinggi karena hal tersebut belum dipisahkan,” imbuh Didu.
Namun, dalam kolom balasan, Prastowo masih ngotot bahwa indikator kedua yang dipaparkan Said Didu tidak tepat dalam mengukur potensi krisis ekonomi Indonesia.
Justru dia menyatakan, di antara negara-negara yang dibandingkan, defisit fiskal Indonesia termasuk paling terjaga, dan rasio utang juga termasuk yang terendah.
Sehingga Prastowo menilai, penggabungan nilai utang pemerintah, BUMN, dan BI dalam pembagian rasio utang terhadap PDB hanya bumbu-bumbu yang menakutkan, seolah rasio utang tampak besar.
“Padahal standar internasional yang digunakan tidak demikian,” tegas Prastowo.
“Penghitungan rasio utang dilakukan dengan standard yang sama, apalagi lembaga rating pun menilai dengan ukuran yang sama. Dengan semakin transparannya data dan informasi, standardisasi pun semakin baik. Jadi dipastikan tak ada perbedaan tiap negara,” tandasnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru