“Sisi dalamnya adalah perbaikan kualitas sumber daya Prajurit pada semua tingkatan serta kesejahteraan segenap Prajurit TNI beserta keluarga mereka. Saya sebut ini sisi dalam karena berkaitan dengan pembenahan internal ke dalam dan seringkali tidak kelihatan,” tambah Eep.
Menurut Eep, pelaksanaan agenda-agenda Reformasi TNI di sisi luar itu banyak pengawasnya. Monitoringnya dilakukan oleh semua pemangku kepentingan demokrasi. Untuk agenda sisi ini, siapapun yang memimpin TNI, termasuk AD, akan berada dalam posisi di bawah lampu sorot. Terawasi dan bekerja di wilayah terang benderang. Karena itu, Pimpinan AD dan TNI akan selalu mendapat tekanan dan desakan untuk senantiasa bersetia pada agenda-agenda Reformasi TNI. Tapi, katanya, cerita tentang sisi dalam Reformasi TNI agak berbeda. Di sisi ini, Pimpinan TNI dan AD bekerja di wilayah senyap. Tidak terlalu terlihat dari luar. Hanya dirasakan oleh para Prajurit dan keluarga mereka.
“Tak semua pimpinan TNI, termasuk AD berhasil mengemban amanah Reformasi TNI sisi dalam ini. Benchmark yang biasanya disebut tentang Pimpinan TNI yang pandai menjaga amanah meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarga mereka adalah Jenderal M Yusuf,” papar Eep.
“Nah, Jenderal Dudung punya modal kedekatan dengan para Prajurit AD. Sebab, Jenderal Dudung lahir dan besar di tengah kekurangan yang dirasakan oleh para Prajurit dan keluarga mereka. Karena itu sudah semestinya Jenderal Dudung dekat dengan para Prajurit,” ucapnya.
Tapi dekat saja tak cukup. Menurut Eep, Jenderal Dudung harus melangkah lebih jauh. Ia harus menjadi Pimpinan AD yang fokus, serius dan sukses menjalankan agenda Reformasi TNI sisi dalam: Meningkatkan kualitas dan profesionalisme para Prajurit dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan para Prajurit dan keluarga mereka.
“Saya termasuk Warga Negara yang senang melihat ada Pimpinan AD seperti Jenderal Dudung: Bersuara lantang soal kesejhteraan Prajurit dan keluarga mereka,” tuturnya.
Eep sendiri yakin, Jenderal Dudung bukan hanya “meminta pemerintah” untuk memperhatikan kesejahteraan prajurit tetapi juga melakukan pembenahan di dalam tubuh AD. Di dalam tubuh AD sendiri memang harus ada fokus yang lebih tegas pada agenda penyejahteraan Prajurit dan keluarga mereka itu. Dikatakan Eep, “meminta pemerintah” saja memang tak cukup. Harus ada pembenahan serius — antara lain dalam bentuk refocusing program dan realokasi anggaran (meminjam istilah yang populer di masa Pandemi kemarin) — sehingga kesejahteraan Prajurit dan keluarga mereka menjadi salah satu prioritas kerja Pimpinan AD.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru