Kamis, 18/04/2024 - 16:44 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Demi Stabilitas Harga Bahan Pokok, Sekjen Gerindra Minta Pemerintah Tidak Naikkan Harga BBM

ADVERTISEMENTS

BANDA ACEH -Pemerintah diminta menahan diri untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di saat rakyat mulai optimis usai keterpurukan ekonomi akibat pandemi.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA

Menurut Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, kenaikan harga BBM akan berimplikasi terhadap kenaikan inflasi yang dapat menyebabkan harga-harga bahan pokok meningkat.

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah

“Kami menyadari bahwa anggaran subsidi BBM saat ini telah mencapai Rp 502 triliun. Angka tersebut jumlahnya sangat fantastis. Namun itu semua demi menjaga optimisme rakyat agar bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata Muzani kepada wartawan, Jumat (19/8).

ADVERTISEMENTS
Berita Lainnya:
PPP Tidak Lolos ke Senayan, DPW Sumsel Minta DPP Ajukan Gugatan ke MK

Muzani menilai satu-satunya cara untuk bias bangkit adalah dengan tidak menaikkan harga BBM. Pemerintah harus mempertimbangkan segala opsi dalam menghadapi situasi saat ini.

Untuk menekan besaran anggaran subsidi BBM tersebut, pemerintah perlu cermat dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan negara. Misalnya melalui pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat dan berkelanjutan (sustainable development). Apalagi, kata Muzani, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang berhasil menanggulangi wabah Covid-19 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang juga baik. Keberhasilan, harus bisa dipertahankan atau bahkan dilanjutkan.

ADVERTISEMENTS
Mudahkan Hidup Anda!, Bayar PBB Kapan Saja, Di Mana Saja! - Aceh Singkil
Berita Lainnya:
Peran NasDem 20 Persen dalam Pemenangan Prabowo

“Dengan begitu, maka pemerintah harus mampu menutup kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran terhadap APBN pada setiap belanja negara dan transfer ke daerah,” demikian Muzani yang juga Wakil Ketua MPR itu. 

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi