Sementara itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyebut partainya belum mendengar adanya isu tawaran menteri kepada PKS. Kendati demikian, dia hakulyakin bahwa PKS punya integritas tinggi, sehingga tawaran semacam ini tak bakal menggoyahkan iman politik PKS.
“Kami tidak pernah mendengar itu. Kami meyakini betul bahwa PKS punya integritas sebagai oposisi, tentu akan terus menjaga marwah integritasnya,” kata Kamhar kepada Tempo, Sabtu, 5 November 2022.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut kabar PKS ditawari Menteri dan dibiayai oleh pengusaha dalam Pemilihan Umum 2024 sudah ramai dibicarakan. Tawaran ini bakal berada di genggaman PKS asalkan tidak mengusung Anies Baswedan. Menurut Adi, proposisi ini menggiurkan. Namun, kata dia, tawaran ini juga bisa memicu keterbelahan di internal PKS.
“Isu tawaran dua menteri dan pembiyaan Pemilu ke PKS mungkin saja bisa jadi pemicu keterbelahan internal PKS. Ada yang pro dan kontra. Meski PKS selalu membantah soal ini belakangan ini, tapi isu ini terus bergulir sampai sekarang,” kata Adi kepada Tempo, Rabu, 2 November 2022.
Adapun soal penjegalan terhadap Anies disebut Adi perkara biasa. Sebagai kompetitor, wajar jika satu sama lain saling jegal agar tak bisa maju Pilpres.
Selama cara penjegalan tak melanggar aturan, kata dia, maka jegal-menjegal tak menjadi soal. Namun, menjadi haram hukumnya jika penjegalan ditunaikan dengan cara-cara kotor yang anti demokrasi dan melawan hukum.
“Toh yang lain juga berusaha hanya dirinya yang bisa maju, yang lain tak bisa maju. Bahkan kalau bisa semua partai diborong agar calon tunggal tak ada lawan. Itulah politik kita,” kata Adi.
Bukan Pertama Kali Ditawari Kursi Menteri
PKS mengaku pernah diajak masuk ke kabinet Joko Widodo alias Jokowi. Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, menyebut ajakan ini ditawarkan pada periode pertama dan awal periode kedua pemerintahan Jokowi.
“Kalau dulu periode pertama dan masa awal periode kedua Jokowi pernah dapat tawaran. Dan PKS konsisten memutuskan di luar pemerintahan,” kata Kholid saat dihubungi, Jumat, 28 Oktober 2022.
Kholid menegaskan bahwa hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro VII menetapkan bahwa PKS tetap menjadi partai oposisi hingga 2024. Menurut dia, keputusan ini mengikat kepada seluruh anggota, pengurus, dan pimpinan.
“Ketua Majelis Syura, Wakil Ketua, Presiden, dan Sekretaris Jenderal tidak bisa secara sepihak mengubah keputusan,” kata dia kepada Tempo, Jumat, 4 November 2022.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru