Pertama, perbaikan kebijakan dalam tata kelola BBM agar tepat sasaran sehingga tidak berdampak pada masyarakat yang tidak mampu.
Kedua, penyesuaian harga BBM non subsidi yang diberlakukan untuk bisa menjamin ketersediaan BBM di dalam negeri hanya merupakan tipu muslihat untuk menguntungkan golongan elite.
“Karena itu yang perlu dilakukan bukan malah menaikkan harga BBM, tapi memberantas mafia migas dan mafia pertambangan karena mereka pelaku di balik krisis atau langkanya stok peredaran minyak di dalam negeri,” beber dia.
Ketiga, sambung dia, jika pemerintah ingin meningkatkan besaran pajak untuk menopang APBN ataupun PAD, solusinya bukan menaikkan harga BBM, tapi meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Bagaimana mungkin produktivitas masyarakat bisa tinggi kalau kendaraan yang dibutuhkan untuk menopang itu justru dipersulit. Bahkan bila perlu pemerintah harusnya mencabut kenaikan tarif dasar listrik. Itu lah yang substansial,” tukas dia.
“Tapi malah cenderung membuat kebijakan yang dungu sehingga hanya menguntungkan kelas atas sehingga sekat sosialnya semakin lebar,” pungkasnya.
Sumber: Gelora
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru