Menurut dia, hal ini membuktikan bahwa dugaan DPP NCW jika ‘Istana’ telah tersentuh praktik-praktik pembiaran uang rakyat dikorupsi oleh oknum Menhan PS dan oknum menteri-menteri lainnya.
“Jika gagal program pemerintah dengan anggaran sebesar Rp 6 triliun itu menjadi ‘hal biasa dan tidak ada konsekuensi’ terhadap penggunaan dana APBN, kami khawatirkan ke depannya akan lebih banyak modus-modus korupsi melalui program ’trial and error’, apa seperti itu mengelola uang rakyat Pak Jokowi?” lanjut Hanif menjelaskan.
Terakhir, NCW meminta Presiden Jokowi untuk memperhatikan aduan masyarakat anti korupsi terkait dugaan keterlibatan menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk segera di nonaktifkan atau diganti dengan anak bangsa yang lebih berpihak kepada rakyat dan amanah dalam mengemban tugasnya.
Kami memakai cookie agar situs berjalan dan aman, untuk statistik pembaca, dan untuk menayangkan iklan. Anda dapat menerima semuanya atau hanya cookie penting. Baca Kebijakan Cookie