Atas perolehan yang tidak wajar tersebut, saksi-saksi dari calon anggota DPD pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pun telah mengajukan keberatan untuk diajukan dan dilakukan persandingan data. Pada saat dipersandingkan data, KPU Bangkalan memiliki data yang berbeda dengan data yang dimiliki para saksi. Hingga akhirnya, para saksi hanya dapat mengajukan keberatan dengan cara menuliskan pada form keberatan.
“Pada Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Bangkalan, perolehan suara milik Calon DPD Nomor Urut 2 LaNyalla Mahmud Mattalitti hilang. Sebagai contoh, pada form D.HASIL KABKO-DPD dituliskan perolehan Nomor Urut 2 di kecamatan Socah adalah nol, padahal berdasarkan perolehan 10 TPS di Kecamatan Socah sebesar 665,” jelas Boy.
Saksi pendamping Rahmat Amru menambahkan bahwa pada Form D HASIL KABKO-DPD kecamatan Tanah Merah dituliskan perolehannya sebesar 0 (nol), padahal perolehan dengan sampling 9 TPS di Kecamatan Tanah Merah adalah sebesar 394.
Pada Rekapitulasi di Kabupaten Sampang, Perolehan suara milik Calon DPD Nomor Urut 2, LaNyalla Mahmud Mattalitti juga hilang. Sebagai contoh, pada form D.HASIL KABKO-DPD dituliskan perolehan Nomor urut 2 di kecamatan Sreseh sebesar 20 (dua puluh) padahal berdasarkan sampling di 46 TPS sebesar 1500.
“Begitu juga terjadi di Kecamatan Tambelangan dicatat dalam form D.HASIL KABKODPD dengan perolehan 0 (nol), padahal terdapat perolehan dengan sampling di salah satu TPS sebesar 21, kenapa ditulis 0 di D.HASIL KABKO-DPD. Kemungkinan suara hilang dari Calon DPD RI Nomor urut 2 di wilayah Madura Raya adalah 400.000 suara” beber Rahmat.
“Kami telah dan diberikan kesempatan untuk menyandingkan. Dalam agenda penyandingan saksi telah menunjukkan ada perbedaan antara form D.HASIL KABKO-DPD dengan Form C yang diunggah pada website resmi KPU, yakni https://infopemilu.kpu.go.id/,” imbuhnya.
Namun sandingan data tersebut ditolak dengan alasan bahwa data tersebut bukan data valid dan Rekapitulasi hanya menerima sandingan berupa D.Hasil Kabko-DPD dan H.Hasil Kecamatan. Sekalipun C1 tersebut merupakan unggahan resmi KPU.
Dalam PKPU-nya, kata Rahmat, KPU pun mengakui Sirekap merupakan media informasi publik, yang seharusnya menurut UU ITE dapat dianggap sebagai bukti yang sah. Tapi para Pimpinan sidang pleno Rekapitulasi Pemilu tahun 2014 untuk wilayah Jatim telah menyempitkan pelaksanaan PKPU 5 tahun 2024.
Sehingga terhadap angka yang hilang, atau pelanggaran yang baru ditemukan pada forum Rekapitulasi tidak diakui. Dan tetap kukuh dalam pendapat bahwa proses rekapitulasi hanya dapat dilakukan secara berjenjang. Atas pemaknaan sempit ini, pada Calon DPD RI Dapil Jatim banyak yang dirugikan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
