Berdasarkan bukti berupa video dan pengakuan masyarakat Sampang, disampaikan bahwa Pemilih tidak diberikan surat suara DPD RI; C Plano, form D berdasarkan keterangan beberapa pihak, tidak pernah dibacakan, beserta berbagai pelanggaran lain yang akan disampaikan saksi Nomor Urut 2 ke Bawaslu.
Terhadap peristiwa yang terjadi di Bangkalan dan Sampang telah dilakukan pelaporan oleh para saksi di Bawaslu dengan menyertakan bukti pelanggaran dan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
Bahwa, peristiwa hilangnya suara DPD nomor urut 2, terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif. Pasalnya, perbuatan tersebut dilakukan sejak pada tingkatan KPPS hingga KPU Kabupaten.
“Kami menduga pelanggaran ini dilakukan secara bersama-sama. Sehingga kami meminta kepada Bawaslu untuk mengusut tuntas dan merekomendasikan agar para penyelenggara yang dengan sengaja menghilangkan perolehan suara untuk direkomendasikan pemeriksaan pada kamar Hukum Pidana,” kata pria yang juga seorang lawyer ini.
“Kami juga meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Kab Bangkalan dan Sampang. Dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pula pada Kab Pamekasan dan Kab Sumenep. Karena di 4 kabupaten tersebut pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif tersebut terjadi,” pungkas Rahmat.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
