Presiden Joko WIdodo (Jokowi) wajib dimakzulkan sekarang juga sebelum Indonesia benar-benar rubuh.
Pernyataan itu disampaikan mantan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Atma Jaya 2015 Gatot Goenapradja, kepada KBA News, di Jakarta, Senin, 11 Maret 2024.
Menurut Gatot, begitu sapaan akrabnya, gaya Jokowi memimpin terlihat tidak otoriter atau sangar. Sikap kesederhanaan yang dipertontonkan selama ini kepada publik baru terkuak ternyata palsu, diam-diam Jokowi jago akting. Rakyat tertipu dengan gaya plonga-plongo yang ndeso.
Lanjutnya, tak disangka diam-diam Jokowi menyimpan ambisi luar biasa dengan menyusun kekuatan maha besar tidak tanggung-tanggung membangun dinasti Politik bagi keluarganya, jauh lebih mengerikan dibandingkan di era rezim Orde Baru yang indentik dengan Dinasti Cendana (keluarga mantan Presiden RI Soeharto).
Kemudian, tambah Gatot, menyusul Dinasti Cikeas yang ditikung lebih dulu oleh Gibran, dulu partai berlambang bintang mercy itu oposisi, kini bergabung di kabinet Jokowi usai sang “Putra Mahkota” Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapat hadiah jabatan Menteri ATR/BPN belum lama ini.
“Inilah hebatnya Jokowi. Semua tersusun sangat rapih, terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dari awal hingga proses pemilu sampai akhir pemilu dibantu para pendukungnya, kekuatan raksasa oligarki. Kekuasaan Jokowi masih berpengaruh besar. Jokowi mampu mengimbangi oligarki meski harus mengorban banyak untuk bangsa dan negara.”
Dia menuturkan Jokowi berhasil memenangkan tiga agenda sekaligus yakni Gibran Rakabuming Raka si “anak haram” MK, lolos jadi cawapres dengan mengelabui konstitusi, lalu putera si bungsu Kaesang Pangarep jadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara instan yang sebentar lagi berhasil membawa PSI masuk senayan.
“Terakhir menggolkan capres 02 Prabowo-Gibran memenangkan pemilu yang dibilang pengamat terburuk sepanjang masa sejarah Indonesia karena sarat dengan kecurangan,” ujarnya.
Terkait suara PSI yang melonjak secara tiba-tiba mendekati 4 persen ambang batas masuk senayan, sedari awal, dia sudah menduga bakal terjadi operasi penggelembungan suara PSI pada Pemilu 2024. Dia pun meminta agar kecurangan tersebut di hentikan demi keberlangsungan demokrasi Indonesia.
“Banyak operasi senyap dalam lonjakan perolehan suara PSI belakangan ini, oleh sebab itu, indikasi penggelembungan suara PSI di sistem rekapitulasi suara(Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum(KPU) yang hampir menembus 4 persen. Rekayasa penggelembungan suara PSI harus di tolak, secara tegas.”
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru