PARA akademisi dan aktivis hukum dan demokrasi berkumpul di Balairung Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Selasa (12/3) siang. Mereka menyuarakan penegakan etika dan konstitusi serta memperkuat demokrasi.
Salah satu peserta aksi, Pakar Hukum Administrasi UGM, Zainal Arifin Mochtar menegaskan, pentingnya menggelar pengadilan rakyat menyikapi situasi hukum dan konstitusi yang berkembang saat ini.
Hari ini, kata Zainal, DPR sudah memulai angket dan DPD sudah memulai Pansus terkait kecurangan Pemilu 2024. Lalu, apa yang akan dimulai oleh kita, akademisi?
“Bisakah nanti juga dilakukan di UGM, kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat,” kata dia saat menyampaikan orasi dalam aksi Kampus Menggugat: Tegakkan Etika dan Konstitusi, Perkuat Demokrasi.
“Ketika lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjalankan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan pengadilan rakyat,” lanjut dia. Menurut dia, pengadilan rakyat sudah dilakukan di puluhan negara.
Zainal dalam kesempatan itu juga menyoroti tentang sekian lama oposisi dibonsai. Namun, saat ini, oposisi bangkit dan Insya Allah tanda demokrasi sehat. Kedua, ia menyoroti arus kekuasaan tidak demokratis. Oleh sebab itu, kita harus membangun ulang arus demokrasi.
“Jangan biarkan demokrasi menuju arus yang terbalik,” tegas dia.
Demokrasi bukan tidak pernah kalah, tetapi demokrasi membutuhkan perjuangan. MK telah membuat keputusan yang sangat brutal menjelang Pemilu dan kita tidak pernah tahu, apakah MK juga akan membuat keputusan yang sangat brutal saat mengadili sengketa Pemilu.
Dalam aksi juga disampaikan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Prof Budi Setiadi Daryono dan Prof Wahyudi Kumorotomo.
Berikut pernyataan sikap Kampus Menggugat: Tegakkan Etika dan Konstitusi, Perkuat Demokrasi.
Universitas adalah benteng etika dan akademisi adalah insan ilmu pengetahuan yang bertanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga keadaban (civility), dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Inilah momentum kita sebagai warga negara melakukan refleksi dan evaluasi terhadap memburuknya kualitas kelembagaan di Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Reformasi 1998 adalah gerakan rakyat untuk mengembalikan amanah konstitusi, setelah terkoyak oleh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di masa Orde Baru. Namun, pendulum reformasi berbalik arah sejak 17 Oktober 2019 yang ditandai revisi UU KPK dan diikuti pengesahan beberapa UU lain yang dipandang kontroversial (UU Minerba, UU Cipta Kerja, dll).




















































































































Komentar Terbaru